Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 FEBRUARI 2021

ATURAN TURUNAN SEGERA RAMPUNG

Pemerintah segera menyelesaikan aturan turunan Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja
setelah melakukan pembahasan dengan para pemangku kepentingan yang terlibat. Pemerintah
menjamin aspirasi dan masukan terkait isi dari seluruh elemen menjadi bagian dari regulasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada empat kanal
untuk menyampaikan aspirasi dan masukan. Semuanya adalah portal dan posko UU Cipta Kerja,
tim serap aspirasi (TSA), acara serap aspirasi, dan surat resmi ke kementerian atau lembaga
terkait.

Hingga Senin (25/1) tercatat 112 masukan melalui formulir situs, 48 surat elektronik, dan akses
ke portal sebanyak 4,88 juta pengakses. Dari acara serap aspirasi yang dilakukan di 15 daerah
seluruh Indonesia, ada 38 berkas masukan.

Kemuian masukan melalui TSA yang menampung, membahas, dan memberikan rekomendasi
sebanyak 227 berkas masukan. Melalui suratresmi ke kementerian atau lembaga terkait, ada 72
berkas

"Semua aspirasi dan masukan tersebut telah ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga yang
bertanggung jawab di sektor teknis bersama dengan Tim Teknis di Kemenko Perekonomian,
serta dari Kemenkumham, Setneg, dan Setkab, dalam proses harmonisasinya," katanya, Minggu
(31/1).

Airlangga menjelaskan aturan turunan terdiri atas 49 rancangan peraturan pemerintah (RPP)
dan 5 rancangan peraturan presiden (Raperpres). Sebanyak 2 RPP sudah diundangkan, yakni PP
73/2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi dan PP 74/2020 tentang Modal Awal Lembaga
Pengelola Investasi.

Aturan turunan ini, tutur Airlangga, makin mengukuhkan tujuan utama pembuatan UU Cipta
Kerja, yakni mendorong terciptanya layanan pemerintahan yang lebih efisien, mudah, dan pasti,
dengan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).

"Selain itu, UU Cipta Kerja ini juga mendorong ketersediaan lapangan kerja, kemudahan
perizinan berusaha, hingga mendorong masyarakat membuka usaha baru, penguatan dan
pemberdayaan UKM, serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui sistem
elektronik yang terintegrasi," jelasnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aliansi buruh tidak
pemah terlibat dan tidak akan terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) terkait UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Tidak mungkin buruh yang menolak UU Cipta Kerja kemudian secara bersamaan juga terlibat
di dalam pembahasan RPP," katanya melalui pesan instan kepada wartawan, Sabtu (30/1)

Said menjelaskan hal lain yang melatari serikat buruh tidak mau terlibat dalam pembahasan RPP
adalah aliansi aliansi buruh sedang melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait
UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenakerjaan. (Jaffry Prabu Prakoso)

28