Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 FEBRUARI 2021
P. 32
Dalam penyusunan aturan tersebut, pemerintah, jelas Airlangga, membuka dan memberikan
ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi. "Pemerintah sejak awal
telah membuka dan menyediakan empat kanal utama bagi masyarakat luas untuk memberikan
masukan dan menyampaikan aspirasi," kata Airlangga.
Keempat kanal pengaduan itu, yakni melalui tim serap aspirasi (TSA), acara serap aspirasi, serta
melalui surat resmi ke Kemenko Perekonomian dan kementerian/lembaga terkait. Hingga 25
Januari 2021, pemerintah menerima aspirasi masyarakat melalui portal UU Cipta Kerja dan Posko
Cipta Kerja sebanyak 112 masukan melalui, 48 melalui dan jumlah akses ke portal sebanyak 4,88
juta pengakses.
Masukan melalui acara serap aspirasi yang dilakukan secara tatap muka (luring/) di 15 daerah
seluruh Indonesia, mencatat masukan sebanyak 38 berkas masukan.
Aspirasi dan masukan melalui TSA yang menampung, membahas, dan memberikan rekomendasi
sebanyak 227 berkas masukan. Selain itu, melalui surat resmi ke Kemenko Perekonomian
maupun ke kementerian dan lembaga terkait, sebanyak 72 berkas masukan. Sampai saat ini,
dari 54 peraturan turunan, ada dua rancangan PP (RPP) yang sudah menjadi PP dan
diundangkan yakni PP 73/2020 dan PP 74/2020.
Kemudian, sebanyak 38 RPP dan empat rancangan perpres telah selesai dan disampaikan kepada
Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Selain itu, ada sembilan RPP dan satu rancangan
perpres telah selesai dibahas dan dalam proses harmonisasi dan pembulatan substansinya.
Aturan turunan itu, kata Airlangga mengukuhkan tujuan utama UU Cipta Kerja, sebagai reformasi
regulasi dan upaya debirokratisasi.
Dia berharap aturan itu mendorong ketersediaan lapangan kerja, kemudahan perizinan
berusaha, hingga mendorong masyarakat membuka usaha baru, terutama usaha mikro dan
kecil, serta membantu mencegah dan memberantas korupsi melalui sistem elektronik yang
terintegrasi.
Sebelumnya, Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil Menengah Indonesia, Sutrisno
Iwantono, mengatakan aturan itu perlu menyederhanakan administrasi perpajakan untuk
pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat. n.
31
