Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 FEBRUARI 2021

MASIH ADA YANG BELUM TERIMA DI 2020, BURUH BERHARAP TAHUN INI SUBSIDI
UPAH TETAP DIBERIKAN
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto,
mengatakan para buruh dan pekerja berharap bantuan langsung tunai BPJS Ketenagakerjaan
atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) tetap disalurkan pemerintah pada 2021.

Terkait kabar bahwa Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan BSU belum dianggarkan
untuk 2021 dan harus melihat kondisi pandemi Covid-19 lebih lanjut, Roy mengatakan Menteri
Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan tetap menyalurkan BSU untuk para pekerja dan buruh
tahun ini.

"Ada perbedaan persepsi ya, kalau Menteri Keuangan menyampaikan itu tetap diberikan dan
kata Menteri Ketenagakerjaan tidak. Kalau dari kita sebenarnya tentu bantuan subsidi upah ini
dibutuhkan dalam kondisi seperti ini, apalagi banyak daerah yang melakukan PSBB dan
berdampak pada industri yang akhirnya industri itu merumahkan sebagian karyawannya lagi dan
ada yang upahnya juga tidak sesuai dengan aturan," kata Roy melalui ponsel, Minggu (31/1).

Subsidi ini, katanya, bisa meningkatkan daya beli daya beli para pekerja dan buruh. Dengan
adanya subsidi diberikan pemerintah tahun lalu, katanya, terbukti berdampak terhadap
pertumbuhan ekonomi yang tadinya minus 5,29 menjadi mendekati minus 1 persen.
"Artinya dampaknya cukup signifikan karena buruh akhirnya daya belinya meningkat, yang
berdampak pada pertumbuhan ekonomi," katanya.

Sejak Juli 2020, katanya, memang kondisi perekonomian terus membaik. Pekerja yang tadinya
dirumahkan kembali bekerja, walaupun masih ada yang belum dipekerjakan kembali sampai
awal 2021.

Roy meminta pemerintah mengevaluasi kembali pemberian subsidi upah yang diberikan pada
tahun lalu. Kemudian memperbaiki data penerimanya sebab masih banyak pekerja yang tidak
mendapat subsidi tersebut walaupun memenuhi syarat.

"Tahun kemarin yang ditargetkan menerima itu kan 15 jutaan, di Jawa Barat dua jutaan orang.
Tapi masih banyak laporan ke kami, tidak dapat subsidi itu. Kami urus ke BPJS juga adab banyak
berbagai alasan jawabannya," katanya.

Tahun lalu, katanya, bantuan subsidi tersebut totalnya diberikan Rp 2,4 juta per pekerja, atau
Rp 600 ribu per bulan. Jika tahun ini bantuan tersebut tidak diberikan kembali, pemerintah wajib
memberikan alasan yang jelas.

"Kita berharap dianggarkan lagi tahun ini, kemudian pendataannya diperbaiki, kemudian seluruh
pekerja buruh juga mendapatkannya. Dan kalaupun tidak dianggarkan untuk tahun ini, apa
alasannya, dan anggaran tahun lalu yang sudah disalurkan harus diaudit secara transparan,"
katanya.

35