Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 Februari 2021

Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional soal kelanjutan program Bantuan Subsidi Upah untuk
para pekerja bergaji di bawah RP 5 juta per bulan.

BANTUAN SUBSIDI UPAH TAK DIANGGARKAN DI APBN 2021, DPR:
PERTIMBANGKAN ULANG

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay
meminta pemerintah mempertimbangkan kembali soal keberlanjutan program Bantuan Subsidi
Upah . Pasalnya bantuan tersebut sangat mempengaruhi daya beli para pekerja yang terdampak
Covid-19.

"Kalau ada niat pemerintah menghentikan itu, menurut saya perlu dipertimbangkan ulang," ujar
Saleh kepada Tempo, Rabu, 3 Februari 2021.
Saleh mengatakan sejak awal pemerintah menggulirkan program bantuan subsidi upah di
pertengahan 2020, ia telah meminta agar bantuan itu justru diperluas sasarannya. Sehingga,
bantuan tersebut juga bisa menyentuh pekerja yang tidak terdaftar di Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"Kami meminta supaya program ini menyasar pekerja informal seperti buruh bangunan,
pedagang asongan, buruh cuci, dan pekerja informal lain itu dijadikan sasaran," ujarnya. "Buruh
itu, seperti buruh tani dan nelayan, kan banyak yang gajinya di bawah 5 juta tapi tidak menjadi
prioritas karena tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan." Meskipun demikian, ia mengatakan
perkara data tersebut perlu dibenahi. Mengingat pada penyaluran bantuan subsidi upah 2020
pun tidak terealisasi seratus persen. Sehingga, perluasan bisa dilakukan dengan tepat sasaran.

Terakhir, Saleh meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut mengingat
bantuan subsidi pekerja bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Sedangkan daya beli adalah
salah satu cara memulihkan ekonomi nasional.

"Kalau daya beli bagus, maka ekonomi jalan. Industri jalan, toko buka lagi, pekerja bekerja
dengan baik. Jadi kalau ada niat pemerintah menghentikan itu, menurut saya perlu
pertimbangkan ulang," tutur dia.

Kalau pun dananya tidak cukup, Saleh mengatakan pemerintah bisa melanjutkan program
tersebut dengan sasaran yang berbeda. Misalnya, kalau kemarin menyasar pekerja dengan gaji
di bawah Rp 5 juta per bulan, bisa alihkan ke pekerja dengan gaji di bawah upah minimum
regional dan para pekerja informal.

"Lalu sasar juga bansos lainnya. Bansos yang kemarin pakai sembako, hentikan dan ganti saja
dengan BLT. Jadi tidak ada pemotongan dan lebih aman. Tidak ada orang bisa potong. Jadi
sekali lagi jangan dulu diputus," ujar Saleh.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menunggu keputusan Komite Penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional soal kelanjutan program Bantuan Subsidi Upah untuk
para pekerja bergaji di bawah RP 5 juta per bulan.

"Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU,
kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ujar Ida kepada Tempo, Senin, 1 Februari 2021.

Kendati demikian, apabila dilihat pada anggaran PEN 2021, Ida mengatakan tidak nampak
kelanjutan Bantuan Subsidi Upah di 2021. Namun, kata Ida, pemerintah terus berupaya untuk
memitigasi dampak pandemi bagi angkatan kerja Indonesia.

96