Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 229
LINDUNGI PEKERJA, PEMERINTAH SEGERA SELESAIKAN ATURAN TURUNAN UU
PMI
Saat ini, 324 perusahaan di Indonesia telah memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia (SIP3MI). Untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada para
pekerja, pemerintah terus berupaya menyegerakan penyelesaian aturan turunan dari UU Nomor
18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( PMI).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan hal ini dalam Rakor Evaluasi
Kinerja Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan sosialisasi Peraturan
P3MI, di Jakarta, Senin (9/11/2020).
Saat ini masih ada dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yaitu RPP Pelaksanaan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan RPP Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga
Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, serta satu Rancangan Perpres (Rancangan Perpres
Tugas dan Wewenang Atase Ketenagakerjaan) yang masih diproses.
"Meski memiliki kemampuan berbeda-beda dalam menempatkan pekerja migran Indonesia, saya
minta semua P3MI wajib meningkatan profesionalisme dalam menjalankan roda usahanya, "
pesan Ida.
Ia menyebut, dalam lima tahun terakhir terdapat 86 P3MI yang dapat menempatkan di atas
4000 orang dan ada pula 72 P3MI yang mampu menempatkan 2000 hingga 4000 orang. Namun
diakui pula, masih ada sekitar 40 P3MI yang tidak menempatkan sama sekali.
Ida memahami bahwa setiap P3MI, dalam memulai usahanya memiliki latar belakang berbeda-
beda. Ada murni karena profesionalisme bisnis dan ada pula karena kedekatan emosional dengan
mitra usaha maupun pengguna di negara penempatan.
"Saya minta kepada saudara, agar dapat lebih inovatif dan kreatif dalam melakukan perluasan
usaha penempatan. Tidak hanya untuk satu wilayah tertentu, tetapi juga mampu mencari
peluang pasar kerja bagi PMI di wilayah lainnya, seperti ke wilayah Eropa dan Amerika, " ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Binapenta, Suhartono mengatakan, tujuan digelarnya rakor P3MI tersebut
adalah untuk melaksanakan satu tugas Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) dalam
melakukan pembinaan melalui evaluasi kinerja P3MI guna meningkatkan kualitas pelayanan dan
penempatan terhadap CPMI atau PMI.
"Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode self assessment dengan pengisian kuasioner
dari masing-masing P3MI. Pertanyaan- pertanyaan di dalam kuasioner tersebut, penyusunannya
telah disesuaikan dengan ketentuan evaluasi kinerja tiap P3MI dalam penempatan dan
perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, " ujarnya.
Dalam kesempatan sama, Sekretaris Utama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI ), Tatang Budie Utama Razak menyambut positif kegiatan Kemnaker dan BP2MI, dengan
ratusan P3MI. Menurutnya, mengingat pelaksanaan P3MI keluar negeri ini memiliki skema
bussiness to bussiness, maka evaluasi yang dilakukan pada Rakor ini, patut digelar secara
periodik.
228
