Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020

"Masih tarik-ulur," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Surabaya Achmad Zaini kemarin.

Rapat berlangsung di Aula Disnaker Surabaya mulai pukul 13.00 hingga 16.00. Pertemuan yang
dihadiri sekitar 20 anggota dewan pengupahan itu berakhir deadlock. Artinya, belum ada
kesepakatan terkait nominal IJMK 2021 yang akan diusulkan ke Wali Kota Surabaya Tri
Rismaharini. "Di semua daerah ya begini ini. Pasti tidak satu pendapat (nominal UMK, Red)," ujar
Zaini.

Pihaknya bisa memaklumi kondisi tersebut. Sebab, dewan pengupahan dari unsur serikat pekerja
dan pengusaha punya pendapat sendiri-sendiri. Unsur buruh menuntut UMK naik, sedangkan
pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta UMK 2021
setara dengan UMK tahun berjalan. "Mungkin dua alternatif itu yang akan kami sampaikan ke
Bu Wali untuk diteruskan ke gubernur. Kalau angka, kan belum muncul," kata Zaini.

Dia menjelaskan, UMK usulan dewan pengupahan akan dikirim ke wali kota paling lambat Jumat
depan (13/11). Setelah itu, wali kota menyampaikan usulan tersebut ke Gubernur Khofifah Indar
Parawansa untuk ditetapkan. "Sekali lagi, nominalnya belum muncul sampai sekarang," tegas
Zaini.

Terpisah, anggota dewan pengupahan Kota Surabaya M. Solikin menyampaikan, pihaknya
menuntut agar UMK tahun depan tetap naik. Ada dua mekanisme kenaikan yang diusulkan
buruh.

Pertama, persentase kenaikannya setara dengan upah minimum provinsi (UMP) Jatim Yaitu, 5,65
persen. Artinya, kenaikan UMK sekitar Rp 237 ribu.

Usulan kedua, kenaikan disetarakan dengan bantuan langsung tunai yang diberikan ke pekerja
dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Yaitu, Rp 600 ribu. "Itu usulan kami dari dewan pengupahan
unsur serikat pekerja," jelas Solikin.

Dia sadar bahwa usulan tersebut ditentang dewan pengupahan yang lain dari unsur Apindo. Para
pengusaha meminta UMK tahun depan tidak naik. Mekanismenya merujuk pada Surat Edaran
(SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11/ HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam SE itu, gubernur diimbau menetapkan
UMP2021 setara dengan UMP tahun berjalan. Menurut dia, sah-sah saja kalau pengusaha
meminta UMK tidak naik. "Itu lumrah karena pengusaha selalu minta UMK tidak naik. Tiap tahun
seperti itu kok," tandas sekretaris DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Surabaya
tersebut. (mar/c7/git)

caption:

BELUM SATU SUARA: Rapat dewan pengupahan di aula Disnaker Surabaya kemarin (10/11) tidak
menghasilkan kesepakatan terkait nominal UMK Surabaya 2021.

26