Page 298 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 298

Politikus dari Partai Golkar itu juga optimistis terhadap hasil proyeksi yang menyatakan bahwa
              kemungkinan  besar  anggaran  penanganan  Covid-19  dan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  dapat
              diserap secara keseluruhan pada akhir 2020,

              Program-program bantuan yang menjadi prioritas pemerintah seperti banpres produktif, subsidi
              upah, dan kartu Pra-kerja hampir seluruh anggarannya dapat diserap secara maksimal. "Tentu
              yang  kami  dorong  utamanya  terkait  perlindungan  sosial,  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah
              (UMKM), dan sektoral/kelembagaan,"katanya.

              Di sektor kesehatan, upaya penanganan Covid-19 juga terus dilakukan dan cukup membuahkan
              hasil.  Terbukti  dari  mulai  menurunnya  angka  positif  harian  dalam  beberapa  pekan  terakhir.
              Kemarin jumlah penambahan kasus positif sebanyak 2.853 orang, jauh lebih kecil dibanding
              beberapa waktu sebelumnya yang selalu mencatatkan penambahan di atas 4.000 orang.

              Secara umum Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19
              Wiku Adisasmito mengungkapkan, saat ini kasus Covid-19 di Indonesia relatif lebih terkendali.
              Ini terlihat dari kasus aktif Covid-19 di Tanah Air yang lebih rendah dibandingkan dengan global
              dengan selisih 14,27%.

              "Kalau kita lihat secara nasional, angka kasus aktif kita adalah 12,52%, sedangkan di dunia ini
              kasus aktifnya adalah 26,79%. Jadi, kita lebih rendah dan selisihnya 14,27%. Dan, ini dari waktu
              ke waktu selalu turun kasus aktifnya. Kasus aktif artinyakasusyangsedang sakit," ungkap Wiku.

              Subsidi Upah

              Di  bagian  lain,  untuk  membantu  kalangan  pekerja  yang  terdampak  pandemi  Covid-19,
              Kementerian  Ketenagakerjaan  memastikan  pembayaran  Bantuan  Subsidi  Upah  (BSU)  termin
              kedua  telah  dicairkan  mulai  kemarin.  Termin  kedua,  ini  merupakan  penyaluran  BSU  untuk
              periode  November  Desember.  Sebelumnya  termin  pertama  BSU  sebesar  Rp  1,2  juta  telah
              disalurkan pada periode September Oktober 2020.
              Jumlah  dana  yang  diberikan  kepada  pekerja/buruh  penerima  tetap  sama,  yakni  Rp  1,2  juta
              (Rp600.000  per  bulan).  Adapun  mekanisme  pencairan  tetap  mengikuti  Peraturan  Menteri
              Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah
              Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease
              2019 (Covid-19) dan dibagiper tahap (batch).

              "Kita pastikan termin kedua BSU sudah cair hari ini (kemarin). Saya dapat laporan bahwa data
              penerima  BSU  tahap  pertama  sebanyak  2.180.382  orang  sudah  diproses  ke  KPPN  (Kantor
              Pelayanan Perbendaharaan Negara). Selanjutnya akan ditransfer ke bank penyalur dan dicairkan
              ke masing-masing rekening penerima baik rekening Himbara maupun non-Himbara sama dengan
              mekanisme termin pertama," kata Ida di Jakarta kemarin.

              Ida mengatakan, terus berupaya mempercepat proses penyaluran bantuan subsidi upah bagi
              para pekerja/buruh di termin kedua ini sehingga dapat segera diterima para pekerja/buruh untuk
              membantu daya beli dan konsumsi masyarakat.

              Dia  menambahkan,  proses  penyaluran  BSU  termin  kedua  sedikit  berbeda  dari  sebelumnya.
              Pasalnya, atas rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyaluran BSU,
              perlu dilakukan pemadanan data dengan data wajib pajak. Proses pemadanan data tersebut juga
              merupakan bagian dari evaluasi penyaluran BSU agar tepat sasaran.

              "Kami mendapat rekomendasi dari KPK bahwa diperlukan adanya pemadanan data penerima
              BSU dengan data pajak yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh sebab itu, setelah
              pembayaran  termin  pertama  selesai  sekitar  dua  minggu  lalu,  Kemnaker  bersama  BPJS
              Ketenagakerjaan  saling  berkoordinasi  dengan  DJP  untuk  melakukan  pemadanan  data.
                                                           297
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303