Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020

KERJA SAMA ini realisasi dari lanjutan dari Memorandum of Understanding (MoU), yang
ditandatangani Kepala BP2MI Benny Rhamdani dan Menteri BUMN Erick Thohir, pada Agustus
lalu. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) BP2MI dengan Damri di teken Benny dan
Direktur Utama Perum Damri Setia N Milatia Moemin di Aula Serbaguna BP2MI, kemarin.

Ikut menyaksikan penandatanganan PKS antara lain perwakilan dari Kementerian Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Luar
Negeri, Kementerian Perhubungan, Bareskrim Polri, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK).

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menjelaskan, dengan kerja sama ini. para PMI akan dilayani
antar jemput ke bandara hingga kembali ke kampung halamannya. Menurutnya, layanan yang
akan diberikan kepada PMI setara dengan fasilitas VVIP.

"Malu rasanya, kalau mereka pahlawan devisa tapi justru telantar ketika pulang atau menuju
negara tujuan. Negara harus hadir, begitu pula dengan kami dan BUMN transportasi ini," ucap
Benny dalam acara penan-datangan PKS dengan Damri di Jakarta, kemarin.

Benny menilai, selama ini negara belum benar-benar hadir di tengah PMI. Di kepemimpinannya,
dia ingin paradigma tersebut hilang dengan memberikan langkah nyata.

"Layanan antar jemput ini, semuanya dibiayai oleh negara," ungkapnya.

Layanan ini diberikan, lanjut Benny. sebagai bentuk penghormatan terhadap PMI. Mereka
memberikan kontribusi besar terhadap negara. Nilainya mencapai Rp 159,7 triliun, hampir setara
dengan sumbangan minyak dan gas ke perekonomian bangsa. Nilai itu disumbang dari 3,7 juta
PMI yang tersebar di 150 negara.

Namun demikian, lanjut Benny, saat ini negara masih dihadapkan pada masalah 5,3 juta PMI
ilegal. Mereka antara lain korban sindikat penyalur kerja di negara penempatan yang tak tercatat
oleh negara.

Dia menuturkan, seiring dengan mulai dilakukan pembukaan secara terbatas negara-negara
penempatan, PMI dapat menjadi bagian dari solusi mengatasi pengangguran di dalam negeri.

Sementara, Direktur Utama Perum Damri, Setia N Milatia Moemin menerangkan, ruang lingkup
kerja sama dengan BP2-MI meliputi, fasilitas transportasi untuk PMI yang bermasalah dari
embarkasi ke bandara, debarkasi ke daerah asal, debarkasi ke shelter Unit Pelayanan Teknis
(UPT) BP2MI. Dan. satu tempat ke tempat lain yang ditentukan sesuai kesepakatan.

Setia memastikan, kerja sama ini akan terus berlangsung ke depannya. Bahkan bukan hanya
dari sisi armada, namun juga kelengkapan data teknologi informasi (TI). Menurutnya, seluruh
armada bus Damri yang digunakan untuk PMI, sudah didukung sistem TI seperti Global
Positioning System (GPS) dan con-trol room. Sehingga, pihaknya bisa mengetahui keberadaan
bus. "Bila PMI, misalnya, turun di jalan akan ketahuan, semua bisa dipantau." ujarnya.

Ia berharap, kerja sama ini akan memberikan manfat besar bagi seluruh pekerja migran.

Usai penandatanganan PKS, Kepala BP2MI dan Direktur Utama Perum Damri melepas secara
simbolik rombongan 30 PMI bermasalah dari Malaysia, untuk kembali ke daerah asal
menggunakan bus Damri. Selain itu, mereka meluncurkan branding terbaru bus Damri untuk
mendukung peringatan Hari Pekerja Migran Internasional, yang diselenggarakan oleh BP2MI
pada 18 Desember 2020 mendatang. dwi

47