Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 61

Seperti diketahui, Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang pertama menggunakan
              sistem  end  to  end  secara  digital,  mulai  dari  pendaftaran,  pelatihan,  dan  pencairan  insentif.
              Dengan demikian. seluruh data peserta dan pendaftar akan tersimpan

              dalam sistem elektronik yang ada di dalam PMO Kartu Prakerja.

              "Manajemen pelaksana (PMO) Kartu Prakerja memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan data
              dan melakukan pemrosesan data sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Secara
              mendasar,  perlindungan  data  pribadi  ini  merupakan  bagian  dari  privacy  right  setiap  warga
              negara Indonesia." kata Rudy

              Salahudin. dalam acara diskusi panel terkait perlindungan data Program Kartu Prakerja. Selasa
              (10/11).

              Dia  menjelaskan,  di  dalam  program  Kartu  Prakerja.  ada  jutaan  data  yang  tersimpan.  Bukan
              hanya  data  penerima  manfaat  yang  berjumlah  sekitar  5,6  juta,  tetapi  juga  data  pendaftar
              program yang mencapai lebih dari 42 juta orang.

              Untuk itu. Rudy menekankan perlunya perlindungan data pribadi pada era digital ini. utamanya
              untuk program Kartu Prakerja. "Dengan maraknya kejahatan cyber dan juga motif yang sangat
              beragam  dari  orang-orang  yang  akan  melakukan  kejahatan,  urgensi  dari  perlindungan  data
              pribadi ini menjadi mutlak." ujar Rudy.

              Mengacu Direktur Operasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Hengki Sihombing.
              mengatakan proses perlindungan data pribadi yang dilakukan selama ini selalu mengacu pada
              peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini. lanjutnya. Undang-Undang Perlindungan
              Data Pribadi masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang. sehingga pihaknya mengacu pada
              UU ITE, PP 71/2019, dan Permenkominfo No 20 tahun 2016. [HER/J-9]












































                                                           60
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66