Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020

Ringkasan

Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhammad Rusdi menyebut adanya
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dengan Nomor M/11/HK.04/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dengan keputusan untuk tidak menaikan angka upah pendapatan minimum guna mencegah
kolapsnya para perusahaan ditengah krisis ekonomi akibat wabah pandemi virus Covid-19,
merupakan hal yang keliru. Untuk itu Ia meminta kepada pemerintah, untuk segera mencabut
Surat Edaran tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 di Masa Pandemi Covid-19 yang
dinilai tidak mendasar akan hak konstitusional, dalam kesejahteraan kaum buruh serta
masyarakat dengan penghasilan yang sangat minim.

KENAIKAN UMP 2021 DAPAT GERAKKAN RODA PEREKONOMIAN

Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhammad Rusdi menyebut adanya
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dengan Nomor M/11/HK.04/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dengan keputusan untuk tidak menaikan angka upah pendapatan minimum guna mencegah
kolapsnya para perusahaan ditengah krisis ekonomi akibat wabah pandemi virus Covid-19,
merupakan hal yang keliru. "Kita ingin meluruskan kebijakan yang keliru dari Menaker yang
katanya kebijakan untuk tidak menaikan upah dalam rangka untuk menjaga iklim investasi, iklim
usaha agar perusahaan tetep eksis, ini keliru," kata Muhammad Rusdi kepada RRI.co.id, usai
mengikuti aksi penyampaian pendapat di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta
(10/11/2020).

Sebab menurut Rusdi, jika adanya kenaikan upah minimum ditengah pandemi Covid-19 yang tak
kunjung usai ini, maka dapat membantu roda perekonomian masyarakat dengan penyerapan
ekonomi melalui perbelanjaan masyarakat sehingga dunia industri pun tetap dapat berjalan dan
berproduksi.
"Ketika ekonomi sedang jatuh maka salah satu cara efektif untuk menaikan daya beli masyarakat
dan buruh adalah menaikan upah minimum. Agar ekonomi naik, kemudian buruh-buruh dan
masyarakat punya kemampuan untuk bisa membeli berbagai produk, bisa menyerap usaha
bidang industri dan juga UKM," ujar Rusdi kembali Dijelaskan Rusdi, bahwa meski adanya krisis
ekonomi dengan tetap menaikan upah minimum itu telah terbukti disaat masa krisis moneter
yang pernah melanda Indonesia diera tahun 1998 silam.

"Kalo kita melihat treckrecord catatan kenaikan upah dari krisis moneter tahun 1996 hingga
tahun 2000, itu ada kenaikan diatas 10persen. Pasca 1998 kenaikan 13 persen, ada kenaikan
upah 16 persen, kemudian juga 30 persen," ungkap Rusdi.

"Upah dibatasi membuat daya beli berkurang, ekonomi jatuh. Belajar dari pengalaman sejarah
bangsa ini pada saat krisis moneter," tambahnya lagi.
Untuk itu Ia meminta kepada pemerintah, untuk segera mencabut Surat Edaran tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 di Masa Pandemi Covid-19 yang dinilai tidak mendasar
akan hak konstitusional, dalam kesejahteraan kaum buruh serta masyarakat dengan penghasilan
yang sangat minim.
"Kita berharap pak Jokowi dan Menaker segera mencabut kebijakan yang keliru dan salah.
Kebijakan ini tidak mempunyai dasar, dasar konstitusi dan juga tidak berpihak pada kaum
buruh," pungkasnya.

69