Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 103
Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengingatkan kalangan pengusaha untuk segera membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) .
THR diberikan kepada pekerja atau buruh selambat-lambatnya H-7 perayaan Idul Fitri 1442 H.
Lantas bagaimana jika pekerja atau buruh mengundurkan diri sebelum lebaran? Terkait hal
tersebut, pihak Kemnaker menjawabnya melalui postingan di akun Instagram resminya,
@kemnaker.
"Kalau Resign Sebelum Hari Raya Keagamaan Dapat THR Gak Ya?" tulis @kemnaker pada
keterangan postingannya.
Menurutnya, bagi pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWTT (tetap) dan
terjadi PHK oleh pengusaha terhitung sejak 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, maka berhak
mendapatkan THR.
Sementara itu, pekerja yang resign atau pengunduran diri bukan termasuk PHK yang dilakukan
oleh pengusaha.
Melainkan oleh pekerja atau buruh itu sendiri.
Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, maka pekerja atau buruh tidak berhak mendapatkan THR.
Dasar hukum penjelasan itu yakni Pasal 7 atat (2) Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang THR
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
THR diberikan H-7 perayaan Idul Fitri 1442 Seperti yang telah disinggung, Menaker Ida Fauziyah
kembali mengingatkan kalangan pengusaha untuk segera membayarkan Tunjangan Hari Raya
(THR) kepada pekerja atau buruh selambat-lambatnya H-7 perayaan Idul Fitri 1442 H.
Menurutnya, pembayaran THR akan mendorong daya beli masyarakat khususnya pekerja dan
buruh, sehingga akan berdampak positif terhadap perekonomian.
"Peningkatan konsumsi akan berimbas pada meningkatnya perputaran ekonomi yang semakin
cepat," kata Ida saat menjadi narasumber di FMB 9, Senin (26/4/2021).
Hal itu menjadi alasan pemerintah pada tahun ini berkomitmen bahwa THR 2021 harus
dibayarkan secara penuh dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di awal tahun 2021, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif kepada pengusaha, untuk
memulihkan pergerakan ekonomi dengan membayarkan THR kepada pekerja/buruh.
Ida menegaskan, Pemerintah sangat serius dalam pembayaran THR tahun 2021, karena ini
merupakan salah satu instrumen agar dapat cepat memulihkan perekonomian Indonesia.
Hal ini dibuktikan dengan dengan digalakkannya pembentukan Posko THR.
Kemudian dilibatkannya Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) dan Pengusaha yang tergabung
dalam Dewan Pengupahan Nasional sebagai tim pemantau Posko THR.
"Dilibatkannya SP/SB dan Pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional
bertujuan agar pelaksanaan pembayaran THR tahun 2021 dapat transparan dan terlaksana
dengan baik," ujar Menaker.
Kepada para pengusaha yang telat membayar THR dan melewati tenggat H-1 Lebaran, akan ada
sanksi lima persen dari besaran THR yang harus dibayarkan kepada pekerja.
102
