Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 153
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, penghargaan ini sebagai pengigat bahwa
sampai saat ini masih banyak pula ketidakpatuhan terhadap norma K3 di dunia usaha. Hal
tersebut dapat mendorong terjadinya kasus kecelakaan kerja (KK) dan penyakit akibat kerja
(PAK).
"Ini merupakan upaya dalam peningkatan pengawasan K3 di lingkungan kerja melalui langkah-
langkah pencegahan, pemberian saran atau pembinaan dan deteksi dini. Serta, penegakan
hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang- undangan K3," ujar Ida di Jakarta, Rabu 28
April 2021.
Dia menegaskan, peningkatan pengawasan menjadi tanggung jawab negara sebagai upaya
untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja.
Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja
yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja.
Hal tersebut disebut Menaker Ida, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals/SDGs) yang hendak dicapai pemerintah Indonesia pada 2030.
Yakni pengentasan segala bentuk kemiskinan dan mempromosikan pekerjaan yang layak dan
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif.
"Keselamatan dan kesehatan kerja ini yang harus menjadi prioritas bersama antara Pemerintah.
Pengusaha dan pekerja," tambahnya.
Lebih lanjut dia berharap, pencapaian penghargaan K3 ini dapat memotivasi pimpinan daerah
dan pimpinan perusahaan lain untuk mempertahankan kinerja K3. Karena K3 merupakan
investasi dan untuk menjaga keberlangsungan usaha, serta mencapai produktivitas perusahaan.
Sementara itu, Ida juga mengapresiasi kepada gubernur yang telah berhasil membina usaha-
usaha penerapan K3 di wilayah masing-masing.
Penghargaan kepada 16 gubernur sebagai pembina K3 meliputi diberikan kepada gubernur Jawa
Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Banten, dan Jawa Tengah.
Kemudian Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, Sulawesi Selatan, Bali, DI Yogyakarta,
Lampung, Jambi, dan Sulawesi Tenggara.
152
