Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 158

pemerintah. Dalam aturan itu, perusahaan wajib memberikan THR paling lambat 7 hari sebelum
              Lebaran.


              THR 2021 - KETUA APINDO BATAM DORONG PENGUSAHA BAYAR PENUH THR
              PEKERJA SEBELUM LEBARAN

              BATAM, TRIBUNBATAM.id - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki
              Rasyid mengimbau kepada pelaku usaha agar patuh dan taat dalam membayar Tunjangan Hari
              Raya (THR) bagi karyawannya tepat waktu.

              Ketepatan ini sesuai dengan Peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Dalam aturan itu,
              perusahaan wajib memberikan THR paling lambat 7 hari sebelum Lebaran.

              "Walaupun masih mengalami kesulitan menjalankan usaha akibat pandemi covid-19, kami dari
              APINDO Batam mengimbau agar perusahaan di Batam tetap membayarkan THR secara penuh
              kepada pekerjanya.

              Mengingat, hal tersebut sangat dibutuhkan mereka dalam menyambut hari raya," ujar Rafki,
              Rabu (28/4/2021).

              Pasalnya  di  tengah  pandemi  covid-19,  THR  setidaknya  bisa  memberikan  kontribusi  terhadap
              pertumbuhan ekonomi di masa sulit ini.

              Selain itu, bagi perusahaan yang masih terdampak covid-19 diharapkan dapat berdiskusi dengan
              pekerja atau buruh di perusahaan masing-masing untuk memutuskan persoalan pembayaran
              THR yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan masing-masing.

              "Terutama  untuk  perusahaan  yang  bergerak  di  sektor  pariwisata  tentunya  masih  kesulitan
              keuangan akibat pandemi Covid-19 ini. Namun perusahaan jangan sampai memutuskan sepihak,
              jika ingin menunda ataupun mencicil THR untuk karyawannya," tuturnya.
              Ia berharap tahun ini kemampuan perusahaan di Batam dalam membayar THR, semakin baik
              lagi. Sehingga pekerja atau buruh di Batam dapat menikmati Lebaran 2021 dengan tenang.

              "Harapan kita seperti itu," tutupnya.

              Ombudsman  Kepri  Minta  Pemerintah  Buat  Posko  Khusus  Sementara  itu,  Kepala  Perwakilan
              Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari meminta, pemerintah daerah harus memastikan
              agar pekerja atau buruh di Kepulauan Riau menerima THR .

              "Tidak ada pengecualian jenis pekerjaan tapi seluruh buruh yang telah berstatus permanen,
              kontrak kerja dan bersifat harian berhak mendapat THR dari perusahaan," tegas Lagat, Rabu
              (14/4/2021).
              Terkait besaran THR, pekerja yang telah bekerja minimal 1 tahun berhak mendapatkan THR
              sebesar 1 bulan upah kerja yang terdiri dari gaji dan tunjangan.

              Pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun maka THR nya dibagi 12 bulan dikalikan 1 bulan
              upah.

              "Juga pekerja/buruh harian mendapatkan THR sebanyak 1 bulan upah," tegasnya.
              Hal ini diungkapkan berlandaskan Surat Edaran yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan RI
              Nomor M/6/HK.04/IV/2021.

              Tentang pelaksanaan pemberian THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
                                                           157
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163