Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 185
Insentif THR diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan masa kerja minimal sebulan.
Pertanyaannya, bagaimana dengan karyawan magang? Apakah mereka juga berhak
mendapatkan THR?
Dikutip dari akun Instagram Kementerian Tenaga Kerja @kemnaker, Rabu 28 April 2021,
Kemnaker menyebut THR keagamaan diberikan kepada para pekerja atau buruh yang punya
hubungan kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja ini berdasarkan PKWTT atau perjanjian
kerja waktu tertentu.
“ Sehingga magang tidak mendapatkan THR keagamaan,” tulis admin Kemnaker.
Alasan Magang Tak Dapat THR
Hal ini disebabkan pegawai magang terikat hubungan atas dasar perjanjian permagangan, bukan
perjanjian kerja. Dasar aturan ini adalah pasal 2 ayat 2 Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang
THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
“ THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang
mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak
tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu,” bunyi pasal 2 ayat 2 Permanaker No. 6 Tahun
2016.
Ketentuan berbeda diberlakukan untuk pegawai kontrak dan outsourcing.
Karyawan Kontrak dan Outsourcing Tetap Berhak Terima THR
Pekerja dengan status outsourcing (alih daya), kontrak, ataupun pekerja tetap (PKWT dan
PKWTT) berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan. Sesuai aturan, pengusaha
wajib memberi THR Keagamaan secara penuh kepada pekerja pada H-7 Lebaran.
" THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum
hari raya keagamaan," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (PHI dan Jamsos ) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dikutip dari Liputan6.com, Senin 26
April 2021.
Menurut Putri, ada tiga jenis pekerja atau buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan.
Pertama, pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau lebih.
Ke dua, pekerja berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejak H-30
hari sebelum hari raya keagamaan. Ke tiga, pekerja yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan
masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.
" THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status
kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan
atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka
berhak mendapatkan THR juga," ujar Dirjen Putri.
Besaran THR berdasarkan peraturan adalah 1 bulan upah untuk pekerja yang mempunyai masa
kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih. Sedangkan pekerja yang masa kerjanya 1 bulan
secara terus-menerus sampai dengan kurang dari 12 bulan, berhak mendapat THR yang dihitung
secara proporsional sesuai masa kerjanya.
Penghitungan upah sebulan yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean
wages); atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan
tunjangan tidak tetap maka perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok.
184
