Page 256 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 256

di  Indonesia  sekarang  ini.  Pertama,  masih  tentang  penolakan  terhadap  UU  Cipta  Kerja,  dan
              kedua mengenai Upah Minimum Sektoral (UMSK).


              JELANG MAY DAY, WAKIL KETUA DPD RI: ASPIRASI BURUH WAJIB
              DIPERTIMBANGKAN

              JAKARTA, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah menjadikan peringatan
              hari buruh internasional (May Day) tanggal 1 Mei 2021 sebagai momentum dalam merefleksikan
              seluruh kebijakan terhadap kepentingan seluruh buruh di Indonesia.

              Sultan  dalam  keterangan  resminya  Rabu  (27/04/2021)  menyebutkan  dua  isu  utama  yang
              menjadi  agenda  perjuangan  kaum  buruh  di  Indonesia  sekarang  ini. Pertama,  masih  tentang
              penolakan terhadap UU Cipta Kerja, dan kedua mengenai Upah Minimum Sektoral (UMSK).
              "Kita  berharap  pemerintah  bisa  menampung  semua  aspirasi  dan  mencari  jalan  tengah  demi
              mengakomodir seluruh kepentingan yang ada, baik dalam kepentingan hak-hak buruh maupun
              kepentingan investasi," harap senator dari Bengkulu itu.

              Saat ini Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sedang melakukan uji formil dan uji materiil
              terhadap omnibus law UU Cipta Kerja. Berkenaan dengan hal itu, Sultan yakin bahwa Mahkamah
              Konstitusi akan bertindak dengan mengedepankan untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh
              pihak, khususnya para buruh.
              "Ada beberapa inti keberatan yang selama ini disuarakan oleh buruh yang diwakili oleh KSPI
              terhadap  UU  Cipta  Kerja,  seperti  penghilangan  kepastian  kerja  (job  security),  kepastian
              pendapatan (income security), dan jaminan sosial (social security). Saya berharap ketiga poin
              tersebut dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan MK dalam memutuskan hasilnya nanti,"
              harap Sultan.

              Menurut penjelasan Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan resminya (28/04), dalam hal
              terkait  dengan  tidak  adanya  kepastian  kerja,  tercermin  dari  dibebaskannya  penggunaan
              outsourcing untuk semua jenis pekerjaan. Sehingga bisa saja, seluruh buruh yang dipekerjakan
              oleh pengusaha adalah buruh outsourcing. Begitu pula dengan buruh kontrak, yang saat ini tidak
              ada lagi batasan periode kontrak. Sehingga buruh bisa dikontrak berulang-ulang hingga puluhan
              kali.

              Berkenaan dengan tidak adanya kepastian pendapatan, hal ini terlihat dari dihilangkannya upah
              minimum sektoral. Di samping adanya klausa bahwa upah minimum kabupaten/kota "dapat"
              ditetapkan.  Kata  dapat  di  sini  artinya,  UMK  bisa  ditetapkan  dan  bisa  juga  tidak.  Jika  tidak
              ditetapkan, maka akan terjadi penurunan daya beli buruh yang signifikan.

              Begitu  pun  dengan  tidak  adanya  jaminan  sosial.  Keberadaan  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan
              (JKP),  dinilai  belum  mampu  memberikan  proteksi  kepada  buruh  yang  kehilangan  pekerjaan.
              Selain buruh kontrak dan outsourcing akan sulit mengakses JKP, dana JKP pun diambil dari dana
              JKK dan JKM. Sehingga ke depan dikhawatirkan akan terjadi gagal bayar.

              "Saya  akan  selalu  mendukung  apapun  upaya  masyarakat  dalam  menyampaikan  aspirasi,
              khususnya dalam bentuk perjuangan dalam ruang-ruang formil yang memang telah diatur dalam
              Undang-Undang.  Saya  berharap  semua  pihak  yang  berkepentingan  dapat  menjadikan  setiap
              pesan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menjadi rujukan salah satu landasan dalam
              pengambilan keputusan," tambah Sultan.

              Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini juga yakin Mahkamah Konstitusi akan bersikap independen
              dengan memperhatikan seluruh aspek-aspek dalam pengesahan UU Cipta Kerja, baik terhadap

                                                           255
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261