Page 256 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

di Indonesia sekarang ini. Pertama, masih tentang penolakan terhadap UU Cipta Kerja, dan
kedua mengenai Upah Minimum Sektoral (UMSK).

JELANG MAY DAY, WAKIL KETUA DPD RI: ASPIRASI BURUH WAJIB
DIPERTIMBANGKAN

JAKARTA, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah menjadikan peringatan
hari buruh internasional (May Day) tanggal 1 Mei 2021 sebagai momentum dalam merefleksikan
seluruh kebijakan terhadap kepentingan seluruh buruh di Indonesia.

Sultan dalam keterangan resminya Rabu (27/04/2021) menyebutkan dua isu utama yang
menjadi agenda perjuangan kaum buruh di Indonesia sekarang ini. Pertama, masih tentang
penolakan terhadap UU Cipta Kerja, dan kedua mengenai Upah Minimum Sektoral (UMSK).
"Kita berharap pemerintah bisa menampung semua aspirasi dan mencari jalan tengah demi
mengakomodir seluruh kepentingan yang ada, baik dalam kepentingan hak-hak buruh maupun
kepentingan investasi," harap senator dari Bengkulu itu.

Saat ini Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sedang melakukan uji formil dan uji materiil
terhadap omnibus law UU Cipta Kerja. Berkenaan dengan hal itu, Sultan yakin bahwa Mahkamah
Konstitusi akan bertindak dengan mengedepankan untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh
pihak, khususnya para buruh.
"Ada beberapa inti keberatan yang selama ini disuarakan oleh buruh yang diwakili oleh KSPI
terhadap UU Cipta Kerja, seperti penghilangan kepastian kerja (job security), kepastian
pendapatan (income security), dan jaminan sosial (social security). Saya berharap ketiga poin
tersebut dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan MK dalam memutuskan hasilnya nanti,"
harap Sultan.

Menurut penjelasan Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan resminya (28/04), dalam hal
terkait dengan tidak adanya kepastian kerja, tercermin dari dibebaskannya penggunaan
outsourcing untuk semua jenis pekerjaan. Sehingga bisa saja, seluruh buruh yang dipekerjakan
oleh pengusaha adalah buruh outsourcing. Begitu pula dengan buruh kontrak, yang saat ini tidak
ada lagi batasan periode kontrak. Sehingga buruh bisa dikontrak berulang-ulang hingga puluhan
kali.

Berkenaan dengan tidak adanya kepastian pendapatan, hal ini terlihat dari dihilangkannya upah
minimum sektoral. Di samping adanya klausa bahwa upah minimum kabupaten/kota "dapat"
ditetapkan. Kata dapat di sini artinya, UMK bisa ditetapkan dan bisa juga tidak. Jika tidak
ditetapkan, maka akan terjadi penurunan daya beli buruh yang signifikan.

Begitu pun dengan tidak adanya jaminan sosial. Keberadaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP), dinilai belum mampu memberikan proteksi kepada buruh yang kehilangan pekerjaan.
Selain buruh kontrak dan outsourcing akan sulit mengakses JKP, dana JKP pun diambil dari dana
JKK dan JKM. Sehingga ke depan dikhawatirkan akan terjadi gagal bayar.

"Saya akan selalu mendukung apapun upaya masyarakat dalam menyampaikan aspirasi,
khususnya dalam bentuk perjuangan dalam ruang-ruang formil yang memang telah diatur dalam
Undang-Undang. Saya berharap semua pihak yang berkepentingan dapat menjadikan setiap
pesan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menjadi rujukan salah satu landasan dalam
pengambilan keputusan," tambah Sultan.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini juga yakin Mahkamah Konstitusi akan bersikap independen
dengan memperhatikan seluruh aspek-aspek dalam pengesahan UU Cipta Kerja, baik terhadap

255