Page 300 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang
dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021.

Sementara itu Y.P. Puspita selaku mediator Hubungan Industrial, Fungsional Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Jawa Timur mengatakan, dalam rangka memberikan kepastian hukum, mengantisipasi
timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan 2021 dan pelaksanaan
koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, telah dibentuk posko THR
keagamaan mulai dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah
Provinsi Jatim, yang dikoordinir oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim serta
ditingkat kabupaten/kota oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
ketenagakerjaan.

Dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 disebutkan bahwa pengusaha yang
melanggar ketentuan pembayaran THR akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi dan pembekuan usaha.

Sanksi administratif ini diberikan oleh menteri, menteri terkait, gubenur, walikota/bupati sesuai
dengan kewenangannya dan sanksi administratif. Ini tidak akan mengurangi kewajiban dan
pengusaha untuk membayar THR.

Diperlukan komitmen para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu
kepada para pekerja/buruh, karena pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan
upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya
keagamaan utamanya di masa pandemi covid-19 saat ini.

Bagi pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu
dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum hari
raya keagamaan, berhak mendapatkan THR keagamaan untuk tahun berjalan pada saat
terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha.

THR keagamaan tidak berlaku bagi pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan
perjanjian kerja waktu tertentu, yang berakhir sebelum hari raya keagamaan. Ketidakmampuan
perusahaan dalam membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh tepat waktu, harus
dibuktikan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan secara transparan.

Kesepakatan mengenai pembayaran THR keagamaan, tidak menghilangkan kewajiban
pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021 dengan besarannya sesuai ketentuan
perundang undangan. Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja/buruh,
melaporkan hasil kesepakat tersebut kepada dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan.(MC Diskominfo Prov Jatim/non-her)

299