Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 94

Ringkasan

              Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung meminta perusahaan membayarkan Tunjangan
              Hari Raya (THR) maksiman H-7 Idul Fitri. "Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
              tentang  pelaksanaan  pemberian  THR  karyawan  tahun  2021  bagi  pekerja/buruh,  perusahaan
              wajib membayarkannya dengan batas waktu H-7 lebaran," ujar Kepala Disnaker Kota Bandung,
              Arief Syaifudin, belum lama ini.



              DISNAKER KOTA BANDUNG MINTA PERUSAHAAN BAYAR THR H-7

              BANDUNG,  WWW.PASJABAR.COM  --  Dinas  Tenaga  Kerja  (Disnaker)  Kota  Bandung  meminta
              perusahaan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) maksiman H-7 Idul Fitri.

              "Berdasarkan  Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  tentang  pelaksanaan  pemberian  THR
              karyawan tahun 2021 bagi pekerja/buruh, perusahaan wajib membayarkannya dengan batas
              waktu H-7 lebaran," ujar Kepala Disnaker Kota Bandung, Arief Syaifudin, belum lama ini.

              Arief  juga  mengatakan  Disnakertrans  membuka  posko  pengaduan  THR  guna  memberikan
              pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan atas pembayaran THR tahun 2021.

              "Disnaker sudah membuka posko pengaduan THR di Jalan Martanegara nomor 4. Posko THR ini
              berjenjang dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk di Kota, kami bekerja sama dengan
              UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat," katanya.

              Disebutkannya  posko  tersebut  dibuka  untuk  masyarakat  yang  memang  tidak  punya  serikat
              pekerja  atau  buruh,  "Mereka  bisa  juga  menyampaikan  aspirasi  atau  pengaduan  ke  kami,"
              lanjutnya.

              Ia  menambahkan  jika  Pembayaran  THR  berdasar  kepada  PP  nomor  36  tahun  2021  tentang
              Pengupahan dan Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi para pekerja.
              Yakni karyawan atau buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan, yakni pekerja atau buruh
              berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak
              Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau lebih.

              Pekerja atau buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejak
              H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Kemudian pekerja atau buruh yang dipindahkan ke
              perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan
              THR.

              Sedangkan pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu
              bulan dihitung melalui dua ketentuan.

              Yakni memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan
              terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja kurang dari 12 bulan (rata-rata upah yang diterima
              tiap bulan selama masa kerja).


              Menurut  Arief,  Disnaker  akan  menyebarkan  Surat  Edaran  Wali  Kota  Bandung  kepada  para
              pengusaha khsusnya terkait pembayaran THR. Ia pun menyampaikan jika ada keterlambatan
              pembayaran akan ada denda sebesar 5 persen.

              "Untuk  masalah  pembayaran  kami  belum  menerima  informasi  kendala  di  perusahaan.  Saya
              berharap jangan sampai terjadi sanksi. Artinya kebersamaan perusahaan dengan pekerja itu
              betul-betul diwujudkan," ucapnya.


                                                           93
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99