Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 JULI 2019
P. 73
Dari sekitar 9 juta pekerja/buruh yang menjadi anggota serikat pekerja/serikat
buruh pada awal reformasi 1998, kini hanya tersisa 2.717.961 pekerja/buruh. Dari
192.238 perusahaan, serikat pekerja/serikat buruh hanya eksis di 7.294 perusahaan.
"Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yang eksis di
sekitar 11.852 perusahaan," kata Haiyani.
Menariknya, struktur atas gerakan buruh (federasi dan konfederasi) naik drastis.
Federasi serikat pekerja/serikat buruh membengkak menjadi 137, dan konfederasi
menjadi 15. "Politisasi dan polarisasi membuat struktur gerakan buruh keropos di
bawah," katanya.
Pada sisi lain, secara eksternal gerakan buruh dihadapkan pada perubahan industri
yang cepat dan masif. Revolusi industrial 4.0, memaksa di semua sektor yaitu
ekonomi, bisnis, keuangan dan lainnya, melakukan adaptasi dengan metode baru
yang digital based. Di satu sisi, revolusi tersebut menjanjikan efisiensi dan
produktivitas.
Namun di sisi lain, lanjut Haiyani revolusi itu juga mengancam keberadaan pekerja
yang berpendidikan rendah maupun pekerja yang memiliki skill rendah.
"Kondisi tersebut tidak dapat dihindari oleh semua pihak, dan dampak langsung
yang dirasakan ialah berupa pengurangan tenaga kerja, namun hal ini bisa diatasi
dengan penyesuaian skill SDM yang ada dengan melakukan training-training dan
pelatihan-pelatihan, " ujar Haiyani.
Terkait kongres, pemerintah berharap pemimpin masa depan KSBSI idealnya bisa
memotivasi anggotanya untuk mencapai tingkat tertinggi di dalam kerja dan karya
sekaligus membangun prestasi.
"Sebab pemimpin masa depan selalu mengungkap intuisi, ide dan logikanya, sambil
mendiskusikannya dengan orang lain serta mencari solusi yang visioner," katanya.
Presiden KSBSI Mudhofir mengatakan selain melakukan perubahan dan
mengedepankan dialog sosial, sebagai serikat buruh yang profesional, KSBSI harus
menjadi motor sebagai organisasi buruh yang cerdas, memberikan ide/gagasan
bahkan solusi terhadap permasalahan pemerintahan.
"Dalam negara demokrasi tak mungkin hanya memperjuangkan secara sendiri,
sektoral kepentingan buruh sendiri. Kita harus bisa berjuang dan bekerja sama
dengan asosiasi pengusaha dan pemerintah," katanya.
Kongres VIII KSBSI bertema "Kerja Layak dan Transisi yang Adil Menghadapi
Industri Digital" dihadiri diantaranya oleh Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Eko
Sulistio; Danang Giri (DPN Apindo); Rekson Silaban (Dewas BPJS Ketenagakerjaan);
Shoya Yosida (General Secretary ITUC); dan Direktur Organisasi Buruh Internasional
(ILO) di Indonesia Michio Miyamoto.
Page 72 of 119.
