Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 JULI 2019
P. 89
Sedangkan, harga produk yang mempengaruhi pendapatan perusahaan tak
dibarengi kenaikannya.
"Bayangkan saja, setiap tahun gaji harus naik, tapi harga produk tidak naik. Jadi itu
yang saya bilang tidak pro-bisnis, akhirnya kita kalah dengan negara lain. Oleh
sebab itu kita mesti ada perubahan-perubahan misalnya upah. Dan kita harus ada
sistem ranking. Dengan itu kita bisa melihat karyawan yang pintar,bagus, cepat, nah
itu kita yang kita naikkan upahnya. Kita nggak memikirkan soal berapanya, yang
penting pegawai yang nggak bisa, lambat, malas, ya kita nggak perlu naikkan," kata
Suryadi.
Selain itu soal perpajakan. Suryadi mengatakan perlu adanya reformasi pajak untuk
menarik investor ke dalam negeri.
"Kita bersaing dengan tetangga kita. Kalau mereka pajaknya lebih murah, investor
asing menarik investasinya dari kita. Undang-undang perpajakan juga harus di-
reform karena tak sesuai dengan zaman. Lalu juga fairness. Harus semua adil, yang
kecil bayar kecil, yang besar ya bayar besar," ungkap dia.
Selanjutnya soal kepastian hukum. Suryadi mengatakan, pemerintah kerap kali
mengubah kebijakan yang ada. Sehingga, pengusaha kebingungan.
"Kita itu jangan peraturan berubah-ubah terus. Kalau peraturan berubah-ubah terus
kita juga bingung. Kita bingung setiap ganti menteri ganti kebijakan, setiap ganti
DPR ganti kebijakan. Jadi tidak ada kepastian hukum," papar Suryadi.
Kemudian masalah perizinan. Ia mengatakan, perizinan usaha di Indonesia aneh
karena masih 'tumpang-tindih'. Ada perbedaan aturan perizinan di pemerintah pusat
dan pemerintah daerah (pemda).
"Kita pasti kalau di pusat ada peraturan ini, ke daerah ada peraturan lagi yang mana
tidak sesuai dengan pusat. Kan membingungkan itu. Perizinan-perizinan itu terlalu
complicated," ujarnya.
Terakhir, adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Ketersediaan SDM di Indonesia
dinilai tidak memenuhi kebutuhan industri atau perusahaan. Karena, tak adanya
kecocokan atau link and match.
"Coba lihat di koran, pengusaha mencari pekerja itu ribuan orang, dicari-cari terus.
Yang menganggur juga ribuan orang, bisa jadi jutaan orang. Kok nggak bisa link
and match? Kenapa? Karena pendidikannya juga tidak disesuaikan dengan
kebutuhan pasar," ungkapnya.
(eds/eds) tenaga kerja gaji karyawan pengusaha jokowi.
Page 88 of 119.
