Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 JULI 2019
P. 99
"Ke depan pembangunan Indonesia akan berfokus pada SDM untuk mengelola
infrastruktur yang sudah kita bangun. Kita akan melibatkan seluruh komponen
dalam mencetak tenaga kerja handal, termasuk LPKS ini," katanya.
Aris berharap semua lembaga pelatihan yang ada memiliki satu persepsi, visi dan
misi serta berkomitmen dalam rangka peningkatan kualitas SDM Bangsa Indonesia.
Untuk itu, kata Aris perlu peningkataan mutu lulusan LPKS yang kompeten dan
berdaya saing, merupakan nilai jual strategis sesuai kebutuhan Industri.
"Kita berharap asosiasi LPKS sebagai bagian dari Sistem Pelatihan Kerja Nasional
(Sislatkenas) bekerja sama dengan pemerintah meningkatkan kualitas pelatihan.
Output keluaran pelatihan kualitasnya harus terjaga. Jangan sampai output
pelatihan tidak diterima di pasar kerja dan dunia industri," kata Aris.
Berdasarkan data Kemnaker saat ini tercatat 7.764 LPKS. Namun dari jumlah itu,
baru 5.047 lembaga yang sudah terdaftar dan memiliki vocational identification
number (Vin) dari Direktorat Lembaga Pelatihan Ditjen Binalattas Kementerian
Ketenagakerjaan.
"Pemerintah terus melakukan pendampingan agar LPKS terakreditasi dan memiliki
standar yang sama untuk menjamin lulusan pelatihan yang siap kerja atau siap
berwirausaha mandiri," kata Aris Rakor LPKS ini dihadiri beberapa asosiasi besar
yaitu Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI), Himpunan Pimpinan
Pendidik Pelatihan dan Kewirausahaan Indonesia (HP3KI), Himpunan Penyelenggara
Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) serta Forum Pengelola Lembaga Kursus dan
Pelatihan (FPLKP) dan para pengelola LPKS dari seluruh Indonesia.
Page 98 of 119.
