Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 JULI 2019
P. 101
Kepala Kantor Cabang Semarang Pemuda Suwilwan Rachmat mengatakan
kolaborasi penegakan kepatuhan tiga institusi tersebut untuk menegakkan dan
menjamin hak normatif tenaga kerja.
"Melalui FGD ini, diharapkan lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi
para pihak dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk efektivitas
penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara baik di
dalam maupun diluar pengadilan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi
Jawa Tengah Budi Prabawaningdyah menambahkan bahwa pihaknya telah memiliki
program kerja untuk memanggil pemberi kerja yang menunggak iuran dan
Perusahaan daftar sebagian (PDS).
Sebagai contoh efek dari PDS yakni musibah Pabrik Mancis (korek api gas) yang
terbakar di Binjai, Sumatera Utara. Perusahaan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,
namun tidak semua karyawan didaftarkan dan imbasnya hanya beberapa karyawan
yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Oleh sebab itu, Kasidatun Kota Semarang Didik menyatakan bahwa Kejaksaan
Negeri Kota Semarang siap memberikan pendampingan hukum untuk BPJSTK dalam
peningkatan kepatuhan pemberi kerja.
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda dan KCP Kendal mencatat
hingga Juni 2019 ada 534 badan usaha atau 6 persen dari badan usaha yang aktif,
macet membayar iuran dengan jumlah iuran dan denda sebesar Rp29 miliar.
"Oleh karena itu monitoring dan evaluasi terus diupayakan bersama aparat penegak
hukum dalam hal ini bidang ketenagakerjaan dan kejaksaan untuk keberlanjutan
dan langkah strategis mewujudkan hak-hak pekerja," kata Suwilan.
Ketiga lembaga tersebut, tambah Suwilan, sepakat untuk melakukan waspadu
bersama untuk memanggil pemberi kerja yg tidak melaksanakan ketentuan normatif
terkait jaminan sosial dan melakukan kunjungan lapangan unt menindak pemberi
kerja sesuai ketentuan yang berlaku pada UU ketenagakerjaan.
Page 100 of 119.
