Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020
P. 31
Di dalam RUU Cipta Kerja pasal 4 disebutkan bahwa pencip-taan lapangan kerja dilakukan
melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi, juga ada jaminan
kesejahteraan pekerja dan perlindungan melalui upah minimum. Jadi pekerja yang melamar di
proyek investasi asing tak usah takut karena dijamin akan dapat gaji yang sangat layak.
Sekarang marak tuduhan mengapa ada investor asing tapi yang dipekerjakan juga tenaga kerja
asing? Di dalam pasal 42 ayat 4 RUU Cipta Kerja disebutkan bahwa ti-dak sembarangan tenaga
kerja asing bisa bekerja di Indonesia. Mereka hanya dapat menduduki jabatan tertentu sesuai
kompetisi. Misalnya staf khusus atau tenaga ahli yang tidak ada di Indonesia.
Jadi, pelamar tak akan ciut nyalinya karena tidak bersaing dengan TKA. Di 1 perusahaan,
jumlahnya tak sampai 5%. Lagipula di masa pandemi ini tentu tidak ada penerbangan dari negeri
penyedia TKA. Kalaupun ada, mereka harus mengikuti rapid test yang biayanya lumayan. Jangan
takut akan kehadiran TKA karena pemerintah memprioritaskan lowongan untuk WNI.
Di Omnibus Law juga diatur tentang kemudahan perizinan bagi pengusaha UMKM. Mereka tak
lagi pusing karena merasa dipingpong dengan aturan yang memusingkan dari banyak
perkantoran. Ketika izin keluar dengan mudah, maka UMKM bisa berkembang dan otomatis
butuh pegawai tambahan. Ini sebuah peluang karena akan ada lowongan kerja baru dan
mengurangi pengangguran.
Jadi, RUU Cipta Kerja tak hanya menguntungkan para pengusaha dan investor. Namun juga para
pelamar kerja dan juga pegawai. Karena pasal-pasal dalam RUU tersebut diatur sedemikian rupa
agar tidak bertumpuk dan mengurangi kerumitan birokrasi di Indonesia. Iklim usaha dan
ketenagakerjaan di Indonesia akan jadi lebih baik berkat RUU Cipta Kerja.
Kita harap-harap cemas menanti peresmian RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Karena di
RUU ini ada banyak klaster yang mengatur tentang investasi, aturan tenaga kerja, dan
sebagainya. Aturan itu bisa menciptakan banyak tenaga kerja dan mengurangi angka
pengangguran di Indonesia.
30