Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2021
P. 57
Judul Menaker Ida Fauziyah jamin dana manfaat Jamsos buruh tetap aman
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/menaker-ida-fauziyah-jamin-dana-
manfaat-jamsos-buruh-tetap-aman
Jurnalis Anna Suci Perwitasari
Tanggal 2021-02-16 09:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dana manfaat Jamsos pekerja atau buruh
tetap aman karena dijamin Negara. Kepesertaan Jamsos ketenagakerjaan juga wajib karena
diatur dalam undang-undang
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait isu yang sedang menerpa BPJS
Ketenagakerjaan, tentu kita harus hormati proses hukum yang sedang berjalan. Kita ikuti
bersama perkembangan proses yang dilakukan oleh Kejagung
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tentu karena badan hukum publik, harus
ikut aturan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Masalah hukum yang berlangsung tentu tidak
ada korelasinya karena memang program (JKP) ini masih baru
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan dana kepesertaan jaminan sosial
(Jamsos) yang ditempatkan di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek tetap aman. Pernyataan
ini menyusul adanya penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap BPJS
Ketenagakerjaan saat ini. "Dana manfaat Jamsos pekerja atau buruh tetap aman karena dijamin
Negara. Kepesertaan Jamsos ketenagakerjaan juga wajib karena diatur dalam undang-undang,"
katanya kepada Kompas.com, Selasa (16/2).
MENAKER IDA FAUZIYAH JAMIN DANA MANFAAT JAMSOS BURUH TETAP AMAN
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan dana kepesertaan jaminan sosial
(Jamsos) yang ditempatkan di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek tetap aman.
Pernyataan ini menyusul adanya penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung)
terhadap BPJS Ketenagakerjaan saat ini.
56