Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2021

"Dana manfaat Jamsos pekerja atau buruh tetap aman karena dijamin Negara. Kepesertaan
Jamsos ketenagakerjaan juga wajib karena diatur dalam undang-undang," katanya kepada
Kompas.com, Selasa (16/2).

Ke depan kata Menaker, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh agar isu dan
permasalahan terkait mismanajemen bisnis di BPJS Ketenagakerjaan ini tidak terulang kembali.

"Terkait isu yang sedang menerpa BPJS Ketenagakerjaan, tentu kita harus hormati proses hukum
yang sedang berjalan. Kita ikuti bersama perkembangan proses yang dilakukan oleh Kejagung,"
ujar dia.

Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai bahwa tata kelola keuangan dan
investasi di BPJS Ketenagakerjaan telah diatur ketat dalam regulasi PP Nomor 55 Tahun 2015.
Selain itu juga diatur dalam beberapa peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Tentu karena badan hukum publik, harus ikut aturan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," ujar
Ida.

Disinggung dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang merupakan program tambahan di
BPJS Ketenagakerjaan nantinya, dirinya kembali memastikan tidak ada keterkaitan dengan kasus
saat ini.

Karena kekhawatiran masyarakat atas dugaan korupsi akibat pengelolaan keuangan dan dana
investasi di BPJS Ketenagakerjaan yang ditaksir sementara ini mencapai Rp 20 triliun oleh
Kejagung.

"Masalah hukum yang berlangsung tentu tidak ada korelasinya karena memang program (JKP)
ini masih baru," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan,
telah melayangkan surat kepada Kejaksaan Agung dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait
dugaan kasus korupsi sebesar Rp 20 triliun di BPJS Ketenagakerjaan.

KSPI meminta Presiden dan Kejagung untuk berupaya menyelamatkan dana buruh. Karena
sebagaimana diketahui, saat ini Kejagung tengah menyidiki kasus dugaan korupsi di tubuh BPJS
Ketenagakerjaan yang masih terus diproses.

Jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan dan 18 lembaga pengelola investasi pun telah dimintai
keterangan oleh Kejagung. Selain itu, Kejagung telah menggeledah dan menyita sejumlah aset
di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu. ( ) Artikel ini telah tayang di
Kompas.com dengan judul " ".

57