Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

TEGAS TOLAK OMNIBUS LAW, 9 HAL INI JADI ALASAN BURUH

Puluhan ribu buruh kembali berunjuk rasa menolak omnibus law Rancangan Undang-Undang
Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) di depan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan
gedung DPR RI, Selasa (25/8/2020). Aksi tersebut juga serentak digelar di beberapa daerah
lainnya, yaitu Bandung, Serang, Semarang, Surabaya, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara,
Bengkulu, Riau, Batam, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, Gorontalo, Makassar, Manado,
Kendari, Mataram, Maluku, Ambon, Papua, dan sebagainya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ), Said Iqbal , menjelaskan ada sembilan
alasan kaum buruh menolak draf omnibus law pemerintah. Mereka menyoalkan hilangnya upah
minimum, berkurangnya nilai pesangon, waktu kerja eksploitatif, karyawan kontrak seumur
hidup, outsourcing seumur hidup, PHK dipermudah, hak cuti dan upah atas cuti dihapus, TKA
buruh kasar dipermudah masuk, sanksi pidana dihapus, serta potensi hilangnya jaminan
kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja kontrak dan outsourcing seumur hidup.

"Dalam omnibus law, upah akan makin murah. Karena selain menghilangkan UMK dan UMSK,
juga diberlakukan upah minimum industri pada karya. Selain itu, kenaikan upah hanya
didasarkan pada pertumbuhan ekonomi. Padahal, dalam PP No 78/2005, kenaikan upah
minimum didasarkan pada inflansi plus pertumbuhan ekonomi," jelas Said Iqbal dalam
keterangannya, Selasa (25/8/2020).

Selain itu, pekerja kontrak dan outsourcing diperbolehkan untuk seluruh jenis pekerjaan dan
berlaku seumur hidup tanpa batas kontrak. Akibatnya, buruh tidak lagi diangkat menjadi
karyawan tetap. Karena bukan karyawan tetap, dengan sendirinya, hak pesangon pekerja
kontrak dan outsourcing tidak akan pernah mendapatkan pesangon seumur hidupnya
selayaknya karyawan tetap.

"Kalaupun ada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari pemerintah, tapi berlaku untuk
pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke atas. Jadi, pengusaha buat saja kontrak kerja per 11
bulan saja diputus terus dikontrak lagi dan seterusnya, maka tidak perlu bayar JKP," terang dia.
Berikutnya, di dalam omnibus law, pesangon dihapus dan dikurangi nilainya. Padahal, dalam UU
No 13/2003 disebutkan ada tiga komponen dalam pesangon, yaitu uang pesangon itu sendiri,
uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebesar 15 persen.

"Dalam omnibus law, uang penggantian hak dihapus dan bukan lagi kewajiban. Nilai dari uang
penghargaan masa kerja dikurangi," celetuknya.

RUU Cipta Kerja juga membuat waktu kerja eksploitatif karena hanya diatur waktu kerja
maksimal 8 jam sehari dan 40 jam seminggu. Menurut dia, pengusaha bisa saja buruh
dipekerjakan 7 hari dalam seminggu tanpa libur, dengan cara 6 jam kerja sehari Senin sampai
Sabtu dan Minggu 4 jam kerja sehari. Hal itu berpotensi mengarah pada perbudakan modern.

Persoalan lainnya adalah tenaga kerja asing (TKA) buruh kasar yang mudah masuk ke Indonesia.
Mereka tidak lagi memerlukan surat izin tertulis dari menteri. Sementara, dalam UU No 13/2003,
RPTKA mensyaratkan harus dilaporkan bahwa TKA wajib didampingi tenaga kerja lokal sebagai
pendamping agar keluar surat izin tertulis menteri.

"Tapi dalam omnibus law, TKA bekerja dulu baru dilaporkan menyusul tenaga lokal pendamping
tanpa harus ada surat izin menteri, jadi mudah sekali buruh kasar TKA bekerja di Indonesia,"
tukasnya..

142