Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 142

Judul               Tegas Tolak Omnibus Law, 9 Hal Ini Jadi Alasan Buruh
                Nama Media          wartaekonomi.co.id
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.wartaekonomi.co.id/read300936/tegas-tolak-omnibus-
                                    law-9-hal-ini-jadi-alasan-buruh
                Jurnalis            Redaksi
                Tanggal             2020-08-25 18:46:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dalam omnibus law, upah
              akan  makin  murah.  Karena  selain  menghilangkan  UMK  dan  UMSK,  juga  diberlakukan  upah
              minimum industri pada karya. Selain itu, kenaikan upah hanya didasarkan pada pertumbuhan
              ekonomi. Padahal, dalam PP No 78/2005, kenaikan upah minimum didasarkan pada inflansi plus
              pertumbuhan ekonomi

              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kalaupun ada program
              Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari pemerintah, tapi berlaku untuk pekerja dengan masa
              kerja 1 tahun ke atas. Jadi, pengusaha buat saja kontrak kerja per 11 bulan saja diputus terus
              dikontrak lagi dan seterusnya, maka tidak perlu bayar JKP

              positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dalam omnibus law, uang
              penggantian hak dihapus dan bukan lagi kewajiban. Nilai dari uang penghargaan masa kerja
              dikurangi

              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Tapi dalam omnibus law,
              TKA bekerja dulu baru dilaporkan menyusul tenaga lokal pendamping tanpa harus ada surat izin
              menteri, jadi mudah sekali buruh kasar TKA bekerja di Indonesia



              Ringkasan

              Puluhan ribu buruh kembali berunjuk rasa menolak omnibus law Rancangan Undang-Undang
              Cipta  Kerja  (RUU  Cipta  Kerja)  di  depan  Kementerian  Koordinator  bidang  Perekonomian  dan
              gedung DPR RI, Selasa (25/8/2020). Aksi tersebut juga serentak digelar di beberapa daerah
              lainnya, yaitu Bandung, Serang, Semarang, Surabaya, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara,
              Bengkulu,  Riau,  Batam,  Lampung,  Banjarmasin,  Samarinda,  Gorontalo,  Makassar,  Manado,
              Kendari, Mataram, Maluku, Ambon, Papua, dan sebagainya.






                                                           141
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147