Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 167
"Sehingga bisa dicapai win-win solution antara buruh dan pengusaha. Dengan demikian tidak
ada yang dirugikan satu sama lain. Karena hakekat keberadaan sebuah undang-undang adalah
untuk menjawab persoalan secara bersama-sama," kata Bamsoet -panggilan ketua MPR.
Hal itu disampaikannya usai menerima perwakilan buruh dari KSBSI, KSPSI, KSPN, K-
SARBUMUSI, FS KAHUTINDO, dan FSP BUN, di ruang kerja ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (25/8).
Saat itu juga hadir Ketua Umum SPSI Yorrys Raweyai, DEN KSBSI Elly Silaban, DPP KSPSI Bibit
Gunawan, DPP KSPN Ristadi, dan DPP K-SARBUMUSI Syaifullah Bahri.
Mantan ketua DPR RI itu juga mengapresiasi catatan yang disampaikan buruh terhadap klaster
ketenagakerjaan agar dikembalikan sesuai ketentuan hukum sebelumnya.
Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan berbagai putusan atas gugatan buruh
di masa lalu terkait uji materi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ada juga putusan MK terkait isu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah, pesangon,
hubungan kerja, PHK, penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta jaminan sosial.
Keputusan tersebut final dan mengikat, sehingga masih layak dijadikan sebagai dasar hukum.
Sedangkan ketentuan mengenai sanksi, karena tidak pernah diajukan gugatan uji materi ke MK,
jadi bisa tetap mengacu kepada UU No.13/2003.
"Kabar terbaru dari kawan-kawan di Badan Legislasi DPR RI, mereka akan mengakomodir
keinginan buruh tersebut. Sehingga seharusnya sudah bisa dicapai win-win solution," tutur
Bamsoet.
Menurut wakil ketua umum KADIN Indonesia ini, masalah terbesar dunia usaha bukanlah pada
sektor ketenagakerjaan. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukan hambatan
terbesar investasi dunia usaha terletak pada perizinan (32,6 persen), pengadaan lahan (17,3
persen) dan regulasi/kebijakan (15,2 persen).
Di sisi lain, temuan Bank Dunia terhadap kemudahan berbisnis di suatu negara (Ease of Doing
Business 2020), menempatkan Indonesia di peringkat 73 dari 190 negara dunia. Sementara di
ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-6 dari 10 negara.
"Sebagian besar karena ego sektoral kementerian/lembaga serta tumpang tindih kewenangan
bupati dan gubernur. Masalah inilah yang sedang dicarikan jalan keluarnya dalam omnibus law
RUU Cipta Kerja," jelas politikus Golkar ini.
Sementara masalah ketenagakerjaan, kata Bamsoet, seharusnya tak terlalu menjadi persoalan
karena sudah ada putusan MK maupun UU No.13/2003. Sehingga antara buruh dan pengusaha
tak perlu ada yang merasa dirugikan atas kehadiran RUU Cipta Kerja.
(ikl/jpnn).
166
