Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 171
"Masalah ketenagakerjaan seharusnya tak terlalu menjadi persoalan karena sudah ada putusan
MK maupun UU Nomor 13/2003. Sehingga antara buruh dan pengusaha tidak perlu ada yang
merasa dirugikan atas kehadiran RUU Cipta Kerja," kata Bambang dalam keterangan tertulis,
Selasa.
Ada empat poin kesepakatan yang dihasilkan tim perumus pada Jumat (21/8/2020).
Bambang pun mengapresiasi masukan dari serikat pekerja terhadap sejumlah aturan pada
klaster ketenagakerjaan agar dikembalikan sesuai ketentuan hukum sebelumnya, baik yang
berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun UU Ketenagakerjaan Nomor
13/2003.
"Kabar terbaru dari kawan-kawan di Baleg DPR, mereka akan mengakomodasi keinginan buruh
sehingga seharusnya sudah bisa dicapai win-win solution," ujar dia.
Bambang memaparkan, permasalahan terbesar di dunia usaha, bukanlah pada sektor
ketenagakerjaan.
Kemudian, temuan Bank Dunia terhadap kemudahan berbisnis di suatu negara (Ease of Doing
Business 2020) menempatkan Indonesia di peringkat 73 dari 190 negara dunia. Sementara di
ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-6 dari 10 negara.
"Sebagian besar karena ego sektoral kementerian/lembaga serta tumpang tindih kewenangan
bupati dan gubernur. Masalah ini yang sedang dicarikan jalan keluarnya dalam Omnibus Law
RUU Cipta Kerja," ucap Bambang.
170
