Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 175
TEMUI PERWAKILAN BURUH, BAMSOET HARAP RUU CIPTA KERJA DAPAT MENJADI
SOLUSI ANTARA BURUH DAN PENGUSAHA
Jakarta Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan berbagai serikat buruh
terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja sebagai upaya pemerintah dan parlemen memudahkan
masuknya investasi ke Indonesia. Dukungan tersebut setidaknya sudah ditunjukan 16 serikat
buruh seperti KSPI, FSPMI, SPN, Aspek Indonesia, FSP KEP KSPI, Farkes, KSPSI, dan FSP TSK
KSPSI.
"Dalam proses pembahasannya pun, pemerintah dan DPR RI sudah melibatkan berbagai pihak.
Mulai dari KADIN Indonesia, APINDO, HIPMI, maupun dari berbagai organisasi buruh dan
pekerja. Sehingga bisa dicapai win-win solution antara buruh dan pengusaha. Dengan demikian
tidak ada yang saling dirugikan satu sama lain. Karena hakikat keberadaan sebuah undang-
undang adalah untuk menjawab persoalan secara bersama-sama," ujar Bamsoet usai menerima
perwakilan buruh dari KSBSI, KSPSI, KSPN, K-SARBUMUSI, FS KAHUTINDO, dan FSP BUN, di
Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (25/8/20).
Turut hadir antara lain Ketua Umum SPSI Yorys Raweyai, DEN KSBSI Elly Silaban, DPP KSPSI
Bibit Gunawan, DPP KSPN Ristadi, dan DPP K-SARBUMUSI Syaifullah Bahri.
Mantan Ketua DPR RI ini juga mengapresiasi catatan yang disampaikan buruh terhadap klaster
ketenagakerjaan agar dikembalikan sesuai ketentuan hukum sebelumnya. Mahkamah Konstitusi
telah mengeluarkan berbagai putusan atas gugatan buruh di masa lalu terkait uji materi UU No.
13/2003 tentang Ketenagakerjaan terkait isu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah,
pesangon, hubungan kerja, PHK, penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta jaminan
sosial. Keputusan tersebut final dan mengikat, sehingga masih layak dijadikan sebagai dasar
hukum.
"Sedangkan ketentuan mengenai sanksi, karena tidak pernah diajukan gugatan uji materi ke MK,
jadi bisa tetap mengacu kepada UU No.13/2003. Kabar terbaru dari kawan-kawan di Badan
Legislasi DPR RI, mereka akan mengakomodir keinginan buruh tersebut. Sehingga seharusnya
sudah bisa dicapai win-win solution," tandas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, permasalahan terbesar dunia usaha,
bukanlah pada sektor ketenagakerjaan. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukan
hambatan terbesar investasi dunia usaha terletak pada perizinan (32,6 persen), pengadaan lahan
(17,3 persen), dan regulasi/kebijakan (15,2 persen). Temuan Bank Dunia terhadap kemudahan
berbisnis di suatu negara (Ease of Doing Business 2020) menempatkan Indonesia di peringkat
73 dari 190 negara dunia. Sementara di ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-6 dari 10
negara.
"Sebagian besar karena ego sektoral kementerian/lembaga serta tumpang tindih kewenangan
bupati dan gubernur. Masalah inilah yang sedang dicarikan jalan keluarnya dalam omnibus law
RUU Cipta Kerja. Sementara masalah ketenagakerjaan, seharusnya tak terlalu menjadi persoalan
karena sudah ada putusan MK maupun UU No.13/2003. Sehingga antara buruh dan pengusaha
tak perlu ada yang merasa dirugikan atas kehadiran RUU Cipta Kerja," pungkas Bamsoet.
(*).
174
