Page 182 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 182
"Rute 9E Kebayoran Lama-Jelambar sementara tidak beroperasi terkait adanya massa di
kawasan Gedung DPR/MPR," kata Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi
Jakarta, Nadia Disposanjoyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/8).
Bus TransJakarta Rute 1B Stasiun Palmerah-Tosari juga tidak beroperasi sementara. Kedua rute
tersebut akan beroperasi kembali setelah unjuk rasa buruh selesai. Tidak hanya itu, TransJakarta
Koridor 9 Pinang Ranti-Pluit juga mengalami pengalihan rute sementara akibat demonstrasi
tersebut. Arah Pluit tidak melewati Halte Senayan JCC & Halte Slipi Petamburan.
"Transjakarta akan kembali melayani pelanggan dengan rute seperti biasa sampai situasi
kondusif dan armada dapat melintas di sekitar kawasan tersebut," paparnya.
Aksi demo di depan Kompleks MPR/DPR itu digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) bersama elemen serikat buruh lainnya. Mereka memiliki agenda untuk menolak Omnibus
Law RUU Cipta Kerja dan pemberhentian hubungan kerja (PHK).
Demo di Surabaya Ratusan buruh daru KSPI Jawa Timur juga menggelar aksi demonstrasi
menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, Selasa (25/8). Aksi terpusat di depan Gedung DPRD
Provinsi Jatim, Surabaya.
Masa aksi tersebut berasal dari daerah-daerah industri di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto,
Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, Jombang, Lamongan dan Tuban.
Wakil Ketua DPW FSPMI KSPI Jawa Timur, Nuruddin Hidayat mengatakan ada beberapa tuntutan
yang diusung pihaknya dalam aksi kali ini.
"Pertama kami menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law, khususnya dalam klaster
ketenagakejaan. Lantaran banyak mereduksi nilai-nilai kesejahteraan buruh yang telah diatur
dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," ujarnya, Selasa (25/8).
Jika RUU Cipta Kerja tersebut disahkan, maka RUU itu akan berpotensi menghilangkan upah
minimum, menghilangkan pesangon, kontrak kerja terus-menerus tanpa batas waktu dan jenis
pekerjaan.
Pengamanan 2 SSK di Medan Pada hari yang sama, sebanyak dua satuan setingkat kompi (SSK)
Brimob Polda Sumatra Utara turut dikerahkan melakukan pengamanan aksi damai buruh tolak
Omnibus Law di Kota Medan.
Kabag Ops Satuan Brimob Polda Sumut Kompol Heriyono mengatakan aksi unjuk rasa yang
dilakukan oleh para buruh berlangsung di dua titik yakni di Kantor Gubernur Sumut dan Kantor
DPRD Sumut.
"Sebanyak dua SSK Brimob Polda Sumut dikerahkan untuk pengamanan aksi hari ini. Dibagi
menjadi masing-masing satu SSK di dua lokasi aksi unjuk rasa," ujarnya.
Ia menjelaskan, untuk pengamanan di Kantor Gubernur Sumut dipimpin oleh Komandan Kompi
4 Batalyon A Pelopor AKP Sardi, sementara di Gedung DPRD Sumut dipimpin oleh Komandan
Kompi 2 Batalyon B Pelopor AKP Mukhtar I Kadoli.
"Aksi unjuk rasa dan penyampaian aspirasi dari saudara kita (Buruh) hari ini berjalan aman dan
lancar," katanya.
Demo di Kantor DPRD Sumut ratusan buruh tersebut tetap berjalan kondusif. Para buruh
tersebut tergabung dalam tiga serikat pekerja yakni Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) Sumut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Sumut dan Serikat Buruh Merdeka
Indonesia (SBMI). (frd/antara/ain).
181
