Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

Menurut Ida, hingga kini Kemnaker belum mentransfer dana program subsidi upah. Karena
pihaknya mau memastikan terlebih dahulu bahwa data calon penerima subsidi upah sudah
tervalidasi dan terverifikasi. Maka setelah data itu diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS
Ketenagakerjaan, maka di- chek list , lalu diserahkan ke KPPN, dan KPPN langsung dikirim ke
bank-bank penyalur. "Jadi tidak istilahnya dibatalkan," tegas Ida.

Selain itu, Ida juga mendorong pekerja yang belum menyerahkan data nomor rekening ke BPJS
Ketenagakerjaan supaya segera memberikan. Bahkan Menaker Ida berharap BPJS
Ketenagakerjaan mengerahkan cabang-cabangnya untuk mendorong perusahaan yang belum
memberikan nomor rekening pekerjanya supaya segera menyerahkan. Hal itu karena masih
terdapat 2 juta data nomor rekening yang belum masuk.

Sementara kepada perusahaan yang belum menyerahkan data rekening pekerjanya, Menaker
Ida mengingatkan supaya segera menyerahkan. Pasalnya, perusahaan yang tidak menyerahkan
data rekening pekerjanya akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran sampai pada
penghentian pelayanan publik.

Sebagaimana diketahui, subsidi upah merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan
dibahas bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN,
Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020.

Adapun pekerja/buruh yang mendapat subsidi harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu WNI
yang dibuktikan dengan NIK; terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih
aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan; dan peserta yang
membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta
sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Persyaratan lainnya, pekerja atau buruh yang bekerja pada pemberi kerja selain pada induk
perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah, kecuali non ASN, memiliki rekening
bank yang aktif, tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program kartu prakerja, dan
peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni 2020," tambah Ida.
Nantinya, lanjut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam proses penyaluran bantuan
oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindahbukuan dana. Yaitu dari bank penyalur kepada
rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam
HIMBARA Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).
"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp
600 ribu per bulan selama empat bulan yang akan diberikan setiap dua bulan sekali. Artinya,
satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta," tutup Ida..

27