Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 60
DIREKTUR Utama BPJAMSOSTEK, Agus Susanto, mengatakan penyerahan dilakukan secara
bertahap sesuai kesepakatan dengan Kemnaker, untuk mempermudah proses rekonsiliasi,
monitoring dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU.
“Dari target calon penerima BSU 15.7 juta, saat ini telah terkumpul sebanyak 13,7 juta nomor
rekening, dan sudah kami validasi berlapis hingga 3 tahap, hingga jumlah data yang tervalidasi
mencapai 10 juta. Dari jumlah tersebut kami serahkan pada tahap pertama sebanyak 2,5 juta
data peserta," ujar Agus.
Menurut Agus, untuk gelombang penyerahan data berikutnya akan dilakukan secara bertahap
(batch) hingga seluruh rekening pekerja yang telah tervalidasi bisa menerima haknya.
Agus menyebutkan, saat ini masih terdapat sekitar 2 juta pekerja nomor rekeningnya belum
diterima BPJAMSOSTEK. Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk segera
menyerahkan data terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja,
paling lambat tanggal 30 Agustus 2020.
"Begitu pula dengan nomor rekening yang tidak valid, kami kembalikan kepada perusahaan
untuk dikonfirmasi kembali kepada pekerjanya dan akan kami lakukan validasi ulang "tutur Agus.
Sementara itu, Menaker RI, Ida Fauziyah menyatakan, data batch pertama BSU sebanyak 2,5
juta ini akan di checklist untuk mengecek kesesuaian data yang ada, setelah itu baru akan
diserahkan kepada KPPN untuk nanti akan disalurkan ke bank penyalur, dalam hal ini adalah
bank-bank pemerintah.
"Dari bank pemerintah tersebut nanti akan ditransfer ke penerima program Bantuan Subsidi
Upah,"sebut Menaker.
Menaker menambahkan, bahwa Kemnaker butuh waktu 4 hari untuk melakukan checklist pada
data yang telah diberikan oleh BPJAMSOSTEK demi mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Menaker juga memastikan pegawai non ASN untuk mendapatkan BSU ini.
"Pegawai pemerintah non PNS, sepanjang dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka dia
memang termasuk yang menerima program bantuan perintah ini," jelas Ida. (*/dip)
59