Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 60

DIREKTUR  Utama  BPJAMSOSTEK,  Agus  Susanto,  mengatakan  penyerahan  dilakukan  secara
              bertahap  sesuai  kesepakatan  dengan  Kemnaker,  untuk  mempermudah  proses  rekonsiliasi,
              monitoring dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU.

              “Dari target calon penerima BSU 15.7 juta, saat ini telah terkumpul sebanyak 13,7 juta nomor
              rekening, dan sudah kami validasi berlapis hingga 3 tahap, hingga jumlah data yang tervalidasi
              mencapai 10 juta. Dari jumlah tersebut kami serahkan pada tahap pertama sebanyak 2,5 juta
              data peserta," ujar Agus.

              Menurut Agus, untuk gelombang penyerahan data berikutnya akan dilakukan secara bertahap
              (batch) hingga seluruh rekening pekerja yang telah tervalidasi bisa menerima haknya.

              Agus menyebutkan, saat ini masih terdapat sekitar 2 juta pekerja nomor rekeningnya belum
              diterima BPJAMSOSTEK. Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk segera
              menyerahkan data terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja,
              paling lambat tanggal 30 Agustus 2020.
              "Begitu  pula  dengan  nomor  rekening  yang  tidak  valid,  kami  kembalikan  kepada  perusahaan
              untuk dikonfirmasi kembali kepada pekerjanya dan akan kami lakukan validasi ulang "tutur Agus.

              Sementara itu, Menaker RI, Ida Fauziyah menyatakan, data batch pertama BSU sebanyak 2,5
              juta  ini  akan  di  checklist  untuk  mengecek  kesesuaian  data  yang  ada,  setelah  itu  baru  akan
              diserahkan kepada KPPN untuk nanti akan disalurkan ke bank penyalur, dalam hal ini adalah
              bank-bank pemerintah.

              "Dari  bank  pemerintah  tersebut  nanti  akan  ditransfer  ke  penerima  program  Bantuan  Subsidi
              Upah,"sebut Menaker.

              Menaker menambahkan, bahwa Kemnaker butuh waktu 4 hari untuk melakukan checklist pada
              data  yang  telah  diberikan  oleh  BPJAMSOSTEK  demi  mengedepankan  prinsip  kehati-hatian.
              Menaker juga memastikan pegawai non ASN untuk mendapatkan BSU ini.

              "Pegawai pemerintah non PNS, sepanjang dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka dia
              memang termasuk yang menerima program bantuan perintah ini," jelas Ida. (*/dip)




































                                                           59
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65