Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

"Subsidi upah sebenarnya bukan diundur, apalagi dibatalkan. Memang kami menargetkan akhir
bulan Agustus 2020 mulai ditransfer," kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2020).
Di sela-sela acara peluncuran Senam Pekerja Sehat di Kawasan Berikat Nusantara (KBN),
Jakarta, Ida mengatakan hingga saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum
mentransfer dana program subsidi upah karena pihaknya mau memastikan terlebih dahulu
bahwa data calon penerima subsidi upah sudah tervalidasi dan terverifikasi.

"Setelah data itu diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka kami checklist, lalu
kami serahkan ke KPPN, dan KPPN langsung dikirim ke bank-bank penyalur. Jadi tidak istilahnya
dibatalkan," kata Ida.

Ida mendorong pekerja yang belum menyerahkan data nomor rekening ke BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) untuk segera menyerahkan data rekeningnya ke perusahaan
tempatnya bekerja. Ia berharap BPJS Ketenagakerjaan mengerahkan cabang-cabangnya untuk
mendorong perusahaan yang belum memberikan nomor rekening pekerjanya supaya segera
menyerahkan. Sebab masih terdapat 2 juta data nomor rekening yang belum masuk.

Sementara perusahaan agar segera menyerahkan data rekening pekerjanya bagi yang belum
menyerahkan. Perusahaan yang tidak menyerahkan data rekening pekerjanya akan diberikan
sanksi administrasi berupa teguran sampai pada penghentian pelayanan publik.
Sebagai informasi, subsidi upah merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan dibahas
bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN, Kemnaker,
Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020.

Adapun pekerja/buruh yang mendapat subsidi harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu WNI
yang dibuktikan dengan NIK; terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih
aktif di BPJS Ketenagakerjaan; dan peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang
dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS
Ketenagakerjaan.

"Persyaratan lainnya ialah pekerja/buruh penerima upah; pekerja/buruh yang bekerja pada
pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah,
kecuali non-ASN; memiliki rekening bank yang aktif; tidak termasuk dalam peserta penerima
manfaat program kartu prakerja; dan peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni
2020," ujar Ida.

Ida mengatakan nantinya dalam proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan
dengan pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan
pemerintah melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam HIMBARA (Himpunan Bank Milik
Negara).

"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp
600 ribu per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali.
Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta," pungkas
Ida.

85