Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 15
Judul Pemprov Jabar Awasi Pembayaran THR
Nama Media Galamedia
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg10
Jurnalis B.120
Tanggal 2021-04-16 04:48:00
Ukuran 206x130mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 14.420.000
News Value Rp 43.260.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan menengahi perundingan
perusahaan dengan pekerja manakala ada persoalan terkait tunjangan hari raya (THR) Idulfitri.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Rachmat Taufik Garsadi
menyatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan untuk memastikan perusahaan memenuhi
aturan yang berlaku. "Kita terus mengawal dengan para pengawas tenaga kerja kita, untuk
betul-betul seluruh perusahaan mengikuti aturan dan Perjanjian Kerja Bersama untuk
memberikan THR," kata Taufik di Gedung Sate, Jin. Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (15/4).
PEMPROV JABAR AWASI PEMBAYARAN THR
Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan menengahi perundingan
perusahaan dengan pekerja manakala ada persoalan terkait tunjangan hari raya (THR) Idulfitri.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Rachmat Taufik Garsadi
menyatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan untuk memastikan perusahaan memenuhi
aturan yang berlaku.
"Kita terus mengawal dengan para pengawas tenaga kerja kita, untuk betul-betul seluruh
perusahaan mengikuti aturan dan Perjanjian Kerja Bersama untuk memberikan THR," kata Taufik
di Gedung Sate, Jin. Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (15/4).
Pemerintah pusat meminta perusahaan membayar THR bagi pekerja secara penuh sebelum
Lebaran. Pemberian THR tanpa mencicil atau menunda bertujuan untuk meningkatkan daya beli
masyarakat. Selambat-lambatnya pembayaran THR 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/6/HK04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi PeKerja/Buruh di Perusahaan.
Taufik menuturkan, perusahaan yang masih terdampak pandemi Co-vid-19 dan belum mampu
membayar THR harus membuktikan ketidakmampuan kepada pekerja/buruh lewat laporan
keuangan yang transparan.
14
