Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

KEMNAKER MINTA BPJS KESEHATAN PERCEPAT INTEGRASI DATA KEPESERTAAN
PROGRAM JKP
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta BPJS Kesehatan
mempercepat integrasi data kepesertaan untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),
sehingga kegiatan itu dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

Menaker Ida juga mengatakan dalam persiapan pelaksanaan program JKP, dibutuhkan sinergi
yang intens antara Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) dengan BPJS Kesehatan.

"Salah satu yang menjadi fokus adalah integrasi data kepesertaan antara BPJS Kesehatan
dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian diintegrasikan dengan Sisnaker," kata Menaker
Ida saat menerima Direksi BPJS Kesehatan masa jabatan 2021-2026 di Kantor Kemnaker,
Jakarta, Kamis (15/4).

Dia menjelaskan, proses integrasi data kepesertaan pekerja yang termasuk dalam program JKP
antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan hanya diberi waktu 6 bulan.

Dengan integrasi data itu, nantinya bisa saja ada peningkatan dan penurunan jumlah peserta
yang masuk ke dalam program JKP.

"Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam
persiapan pelaksanaan JKP ini. Kita terus melakukan sinergi dengan BPJS Kesehatan karena
penerima program JKP adalah mereka yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),"
kata Menaker Ida Fauziyah .

Ida mengatakan program JKP merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah bagi
pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun bentuk manfaat bagi penerima
program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
"Yang pasti, agar program JKP dapat berjalan optimal dan tepat sasaran, kita harus
mengintegrasikan data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Sisnaker,"
ucap Menaker Ida.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mangaku akan segera menindaklanjuti
sinkronisasi data kepesertaan yang telah disampaikan Menaker Ida Fauziyah, terutama persiapan
pelaksanaan program JKP.

"Dengan senang hati nanti kita bentuk tim untuk lebih teknis, untuk bisa menyelesaikan
beberapa hal, termasuk kepesertaan program JKP," kata Ali.

Menurut Ali, selama ini program JKN-KIS belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya,
terutama masih sering ditemui ketidakpatuhan dari badan usaha atau pemberi kerja dalam
memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya.

Ali mengatakan ketidakpatuhan dari badan usaha antara lain dalam hal pendaftaran dan
penerimaan piutang.

Ketidakpatuhan itu kemudian berdampak pada produktivitas dan produksi badan usaha, dan
akhirnya berpengaruh pada JKN-KIS.

(*/jpnn).

182