Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

BPJS KESEHATAN DIMINTA MEMPERCEPAT INTEGRASI DATA KEPESERTAAN
JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

Jakarta Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah, meminta BPJS Kesehatan
mempercepat integrasi data kepesertaan untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Sehingga nantinya program tersebut dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

"Dalam persiapan pelaksanaan progam JKP, dibutuhkan sinergi yang intens antara Kementerian
Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Salah satu yang menjadi fokus adalah integrasi data
kepesertaan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian
diintegrasikan dengan SISNAKER," kata Menaker Ida Fauziyah saat menerima Direksi BPJS
Kesehatan masa jabatan 2021-2026 di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Adapun proses integrasi data kepesertaan pekerja yang termasuk dalam program JKP antara
BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan hanya diberi waktu 6 bulan.

Dengan integrasi data ini, nantinya bisa saja ada peningkatan dan penurunan jumlah peserta
yang masuk ke dalam program JKP.

"Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam
persiapan pelaksanaan JKP ini. Kita terus melakukan sinergi dengan BPJS Kesehatan karena
penerima program JKP adalah mereka yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),"
jelasnya.

Selain itu, program JKP merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah bagi pekerja
yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Bentuk manfaat bagi penerima program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan
pelatihan kerja.

"Yang pasti, agar program JKP dapat berjalan optimal dan tepat sasaran, kita harus
mengintegrasikan data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Sisnaker,"
ujarnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan, pihaknya segera
menindaklanjuti sinkronisasi data kepesertaan yang telah disampaikan Menteri Ketenagakerjaan,
terutama persiapan pelaksanaan program JKP.

"Dengan senang hati nanti kita bentuk tim untuk lebih teknis, untuk bisa menyelesaikan
beberapa hal, termasuk kepesertaan program JKP" kata Ali.

Selama ini program JKN-KIS belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya, terutama masih
sering ditemui ketidakpatuhan dari badan usaha atau pemberi kerja dalam memberikan jaminan
kesehatan bagi pekerjanya.
Ali mengatakan, ketidakpatuhan dari badan usaha antara lain dalam hal ketidakpatuhan
pendaftaran dan ketidakpatuhan penerimaan piutang. Ketidakpatuhan itu berdampak pada
produktivitas dan produksi badan usaha, dan akhirnya berdampak pada JKN-KIS.

186