Page 189 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 189
BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dan jajaran Direksi BPJS Kesehatan, Kamis (15/04).
PERLUAS KEPESERTAAN JKN, BPJS KESEHATAN LAKUKAN SINERGI DATA DENGAN
KEMNAKER
BPJS Kesehatan akan mengoptimalkan integrasi data dan aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan
di Perusahaan (WLKP) dengan aplikasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan
Usaha (PPU BU) milik BPJS Kesehatan sebagai upaya perluasan kepesertaan dan kepatuhan
badan usaha (BU).
"Optimalisasi aplikasi WLKP saat ini diharapkan dapat memastikan seluruh badan usaha dan
pekerjanya terdaftar dalam program JKN-KIS. Dengan kata lain pekerja akan terjamin akses
layanan kesehatannya. Saat ini, masih sering kami temui ketidakpatuhan pemberi kerja dalam
menyediakan jaminan kesehatan bagi para pekerjanya," kata ujar Direktur Utama BPJS
Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
dan jajaran Direksi BPJS Kesehatan, Kamis (15/04).
Ghufron berharap, dengan diimplementasikan sinergi aplikasi WLKP ini dapat menyisir data-data
potensial ketenagakerjaan, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap program JKN-KIS. Ghufron
pun berharap adanya dukungan dari Kemnaker untuk mewujudkan program JKN-KIS yang adil
bagi seluruh masyarakat, khususnya pekerja.
Sepanjang tahun 2020, terdapat 1.094 laporan ketidakpatuhan pemberi kerja atau badan usaha
kepada pengawas ketenagakerjaan di tingkat daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan
pemeriksaan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Kemenaker.
Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno
mengatakan, ketidakpatuhan badan usaha tersebut mulai dari ketidakpatuhan pendaftaran,
ketidakpatuhan penerimaan piutang tahun berjalan dan ketidakpatuhan penerimaan piutang
carry over.
"Ketidakpatuhan ini, selain berdampak terhadap kesejahteraan para pekerja juga berdampak
terhadap keberlangsungan Program JKN-KIS," ujar Muniharno.
Mundiharno menyebutkan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya penegakan kepatuhan
terhadap badan usaha. Misalnya, BPJS Kesehatan telah melaksanakan kegiatan penegakan
kepatuhan bersama dengan Direktorat Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial
(PNKJ) Kementerian Ketenagakerjaan.
Kegiatan penegakan kepatuhan tersebut berupa pemanggilan dan pemeriksaan bersama kepada
badan usaha. BPJS Kesehatan di daerah juga telah melakukan kerjasama Dinas Ketenagakerjaan
di 34 provinsi dan 480 kabupaten/kota di tahun 2020.
Mundiharno mengungkapkan, sampai dengan 31 Maret 2021 jumlah badan usaha yang telah
terdaftar dalam program JKN-KIS sebanyak 333.560 dengan jumlah pekerja 16.969.202 dan
anggota keluarga sebanyak 21.082.026 sehingga total peserta segmen PPU badan usaha
sebanyak 38.051.228 jiwa.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun menyambut baik sinergi data yang diharapkan dapat
menyelesaikan berbagai kendala kepesertaan program JKN-KIS khususnya bagi segmen PPU-
BU. Menurutnya perlu ada penguatan dalam koordinasi selain dengan Kemenaker juga dengan
BPJS Ketenagakerjaan.
188
