Page 255 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

THR WAJIB BAGI PERUSAHAAN DAN HAK PEKERJA, WAKIL KETUA DPR RI MINTA
KEMENAKER DAN DISNAKER AKTIF MENGAWASI
Lampu Hijau .co.id - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Dinas Ketenagakerjaan harus aktif mengawasi pembayaran
tunjangan hari raya (THR). Selain wajib bagi perusahaan, THR merupakan hak pekerja yang
dilindungi negara.

"Untuk itu, Kemenaker dan Disnaker harus aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dan
membentuk call center pengaduan pembayaran THR sebagai sarana informasi dan pelaporan
pelaksanaan pembayaran THR. Pengusaha yang tidak mampu membayar THR melakukan dialog
dengan para pekerja dengan membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu
pembayaran, dengan syarat pembayaran dilakukan sebelum hari raya Lebaran tahun
berikutnya," terang Azis di rumah dinasnya, di Jl. Denpasar Raya, Jakarta, Selasa (13/4/2021)
lalu.

Dua Remaja Indonesia Jadi Korban Kekerasan di Amerika, Wakil Ketua MPR: Kewajiban
Pemerintah dan Dubes Lindungi Warganya Untuk itu, ditegaskan kepada para perusahaan untuk
mewajibkan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya maksimal H-7 hari raya
Idul Fitri 1442 H. Pasalnya, hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari
Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) perlu untuk
memastikan perusahaan membayar THR kepada pekerja tepat waktu dan sesuai peraturan yang
ditetapkan," tegas Azis.

Lebih lanjut, Azis berharap, para pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan secara
penuh dan tepat waktu THR bagi seluruh pekerja/buruh, karena pemerintah telah memberikan
stimulus kepada pengusaha di tengah pandemi Covid-19 ini. "Terlebih, roda perekonomian sudah
mulai bergerak dan kegiatan perekonomian masyarakat sudah mulai merangkak membaik,"
tambahnya.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini juga meminta Kemenaker dan Disnaker untuk aktif
melakukan dialog dan mediasi antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang tidak mampu
memberikan THR. Sementara Kemenaker dan Disnaker harus menindak tegas perusahaan yang
melanggar kewajiban pembayaran THR, guna meminimalisir adanya perusahaan yang mampu
membayar namun memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR kepada pekerjanya.

"Kemenaker dan Disnasker untuk memastikan dan membantu penyelesaian pembayaran THR
2020 yang masih tertunda, mengingat THR merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh
negara," tandasnya. (Asp)

254