Page 250 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 250

Cara  menghitung  THR  untuk  1  bulan  upah,  dikutip  KabarLumajang.com  dari  akun  resmi
              Kementertian Ketenagakerjaan pada 14 April 2021.
              1. Pekerja/buruh dengan masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih

              Masa kerja 1 bulan terus menerus s.d < 12 bulan => Masa kerja / 12 bulan X 1 bulan upah

              Perhitungan upah sebulan :

              - Upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih;

              - Upah pokok termasuk tunjangan tetap

              Sesuai  penetapan  perusahaan  adalah  jika  THR  yang  ditetapkan  perusahaan  lebih  tinggi
              dibanding THR yang diatur pemerintah.

              2. Pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian
              - Memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih :

              Rata -rat upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya

              - Memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan :

              Rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

              B. Pihak penerima THR

              Berikut daftar pihak yang berhak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan :

              1. Pekerja/buruh berdasarkan PKWT atau PKWTT yang memilki masa kerja 1 bulan secara terus
              menerus atau lebih.
              2. Pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK terhitung sejak H-30 hari sebelum
              hari raya keagamaan.

              3. Pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari
              perusahaan lama belum mendapatkan THR.

              C. Ketentuan untuk perusahaan yang tidak mampu membayar THR
              Berdasarkan terbitan SE THR 2021 bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR sesuai
              waktu yang ditentukan, berikut ketentuanya :

              1. Berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/wali kota untuk mendapatkan solusi

              2. Berdialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan tertulis

              3. Membuktikan ketidakmampuan bayar berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan

              . Memastikan kesepakatan tidak menghilangkan kewajiban pembayaran THR

              5. Melaporkan kesepakatan kepada dinas ketenagakerjaan

              D. Sanksi pelanggaran THR

              Sanksi pelanggaran pembayaran THR keagamaan berdasarkan PP 36/2021 tentang Pengupahan
              dan Permenaker 6/2016 :

              1. Sanksi administratif
                                                           249
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255