Page 248 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 248
Kesehatan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat
pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan jajaran Direksi BPJS
Kesehatan, Kamis (15/04).
"Optimalisasi aplikasi WLKP saat ini diharapkan dapat memastikan seluruh badan usaha dan
pekerjanya terdaftar dalam Program JKN-KIS. Dengan kata lain pekerja akan terjamin akses
layanan kesehatannya. Saat ini, masih sering kami temui ketidakpatuhan pemberi kerja dalam
menyediakan jaminan kesehatan bagi para pekerjanya," kata Ghufron.
Ghufron berharap dengan segera diimplementasikan sinergi aplikasi WLKP ini diharapkan dapat
menyisir data-data potensial ketenagakerjaan, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap
Program JKN-KIS. Ghufron berharap dukungan yang solid dari Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) dapat mewujudkan Program JKN-KIS yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat
Indonesia termasuk pekerja.
Sementara itu Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS
Kesehatan, Mundiharno mengungkapkan, sepanjang tahun 2020, terdapat 1.094 laporan
ketidakpatuhan pemberi kerja atau Badan Usaha kepada Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat
daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bersama antara BPJS Kesehatan
dengan Kemenaker.
"Ketidakpatuhan Badan Usaha tersebut antara lain, ketidakpatuhan pendaftaran, ketidakpatuhan
penerimaan piutang tahun berjalan dan ketidakpatuhan penerimaan piutang carry over.
Ketidakpatuhan ini, selain berdampak terhadap kesejahteraan para pekerja juga berdampak
terhadap keberlangsungan Program JKN-KIS," ujar Mundiharno Mundiharno manambahkan,
berbagai upaya penegakan kepatuhan terhadap Badan Usaha sudah dilakukan BPJS Kesehatan
bersama dengan pemangku kepentingan terkait. BPJS Kesehatan telah melaksanakan kegiatan
penegakan kepatuhan bersama dengan Direktorat Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan
Jaminan Sosial (PNKJ) Kementerian Ketenagakerjaan. Kegiatan penegakan kepatuhan tersebut
berupa pemanggilan dan pemeriksaan bersama kepada Badan Usaha. BPJS Kesehatan di daerah
juga telah melakukan kerjasama Dinas Ketenagakerjaan di 34 Provinsi dan 480 Kabupaten/Kota
di tahun 2020.
247
