Page 244 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 244

TERKAIT THR, BUPATI KUANSING AKAN SURATI PERUSAHAAN

              TELUKKUANTAN  -  Pemerintah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  (Kuansing),  Riau  akan  menyurati
              perusahaan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan. Hal itu sebagai tindak
              lanjut dari surat dari Gubernur Riau dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.

              "Kita sudah menerima surat dari Gubernur Riau terkait pelaksanaan pemberian THR keagamaan
              tahun 2021 ini. Sebagai tindak lanjut, Bupati Kuansing akan menyurati perusahaan yang ada.
              Sekarang  kita  sedang  menyiapkan  suratnya,"  ujar  Pelaksana  Tugas  (Plt)  Kepala  Dinas
              Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker) Kuansing,
              Mardansyah, Kamis (15/4/2021) di Telukkuantan.

              Dikatakan Mardansyah, surat ini juga merupakan pemberitahuan tertulis kepada perusahaan dan
              untuk memastikan para pekerja menerima THR sebagaimana yang telah diatur undang-undang.
              Yakni, pekerja yang masa kerja lebih dari 12 bulan, wajib mendapatkan THR sebesar satu bulan
              upah.
              "THR ini wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum lebaran," ujar Mardansyah.

              Untuk  memastikan  semua  perusahaan  di  Kuansing  memberikan  THR  kepada  pekerja,  maka
              Pemkab  Kuansing  melalui  DPMPTSP  Naker  Kuansing  akan  membuka  posko.  Menurut
              Mardansyah, posko ini nantinya akan memonitor pelaksanaan pemberian THR.

              "Kalau ada perusahaan yang tak memberikan THR kepada pekerja, maka segera laporkan ke
              posko ini, akan kami proses sesuai aturan yang berlaku," ujar Mardansyah.

              Karena masih dalam suasana pandemi Covid-19, tidak tertutup kemungkinan perusahaan tidak
              mampu membayar THR. Terkait hal ini, Mardansyah menyatakan akan memfasilitasinya, "Tentu
              akan ada dialog antara pengusaha dan pekerja dan kita akan fasilitasi itu, sehingga ada jalan
              keluarnya."  "Jika  memang  perusahaan  tidak  mampu  tepat  waktu,  maka  mereka  harus  bisa
              membuktikannya. Kita akan minta laporan keuangan secara transparan. Kendati mereka tidak
              mampu  tepat  waktu,  bukan  berarti  menghilangkan  kewajibannya.  Mereka  tetap  wajib
              memberikan THR dan masalah waktu, itu yang disepakati secara bersama dan secara tertulis,"
              papar Mardansyah.

              Untuk tahun ini, Mardansyah berharap tidak ada lagi perselisihan antara pengusaha dan pekerja
              dalam pemberian THR seperti tahun sebelumnya. Sehingga, pekerja mendapatkan haknya di
              hari lebaran nanti.

              ***.
























                                                           243
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249