Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 66
Ketua Federasi Serikat Buruh Karya Utama Lampung Tri Susilo mengatakan, sampai saat ini
belum ada perusahaan yang memberikan keputusan terkait pembayaran dan jadwal pencairan
THR buruh. "Kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari perusahaan. Perusahaan
semestinya bisa membayarkan THR secara penuh dan tepat waktu sesuai kebijakan pemerintah
karena situasi ekonomi tahun ini lebih baik," kata Tri saat dihubungi dari Bandar Lampung, Kamis
(15/4/2021).
Kebijakan pembayaran THR tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. Semua perusahaan wajib membayar THR secara utuh dan tepat
waktu sebelum hari raya Lebaran.
Selama pandemi Covid-19, perusahaan yang terdampak memang merumahkan sebagian buruh
atau melakukan pemotongan gaji. Namun, tahun ini, para buruh yang sempat dirumahkan sudah
kembali dipekerjakan. Selain itu, tidak ada perusahaan di Lampung yang melakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
Tahun lalu, sejumlah perusahaan memang menunda pembayaran THR Namun, pembayaran THR
buruh di Lampung sudah dicicil perusahaan hingga Desember 2020.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lampung Yuria Putra Tubarad mengatakan, di
tengah pandemi Covid-19, pelaku industri di Lampung berkomitmen membayarkan THR sesuai
kebijakan pemerintah. Kendati begitu, tak dimungkiri, masih ada industri yang terpukul pandemi
Covid-19, seperti industri pariwisata, makanan, penerbangan, dan perhotelan.
Adapun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta segera mendata
kondisi keuangan perusahaan guna mendeteksi apakah ada kemungkinan tidak mampu atau
menunda pembayaran THR Menindaklanjuti surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang THR,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Arya Nugrahadi menyatakan, pihaknya segera
mengedarkan surat ke jajaran pemerintah tingkat kabupaten/kota dan mendeteksi perusahaan-
perusahaan yang berpotensi tidak bisa membayarkan THR tahun ini.
Posko pengaduan THR juga akan didirikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.
Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja DIY, ada 36 perusahaan dilaporkan berkait pembayaran
THR tahun 2020, yang setelah melalui proses dialog semua membayarkannya.
Secara terpisah, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, peraturan mengenai
THR harus ditaati. Untuk itu, semua perusahaan harus membayarkan THR secara utuh. "(THR)
harus dibayarkan. Presiden (Joko Widodo) sudah menentukan, THR harus dibayar penuh. Tidak
boleh dikurangi," kata Sultan.
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, juga mengaktifkan posko konsultasi dan
pengaduan terkait pembayaran THR. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Fenny Apridawati
mengatakan, pihaknya mulai menyosialisasikan SE Menaker tentang THR kepada pelaku usaha.
Pihaknya juga segera menyelesaikan SE Bupati Sidoarjo tentang THR.
Kabupaten Sidoarjo merupakan kota industri terbesar di Jatim yang memiliki ribuan pabrik, yang
juga turut terdampak pandemi Covid-19. Hal itu membuat pertumbuhan ekonomi Sidoarjo 2020
terkontraksi hingga 3,69 persen.
Pengaduan
Di Surabaya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya dan serikat buruh akan membuka pos
pengaduan THR untuk menampung keluhan buruh yang merasa hak THR mereka tidak dipenuhi
perusahaan. "Seperti sebelumnya, dalam masa Ramadhan kami membuka pos pengaduan THR
bagi buruh," kata Kepala Bidang Kasus Buruh dan Miskin Kota LBH Surabaya Habibus Shalihin.
65
