Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim Himawan Estu Bagijo mengatakan,
pengusaha wajib memberikan THR. Namun, dalam masa pandemi Covid-19, boleh jadi ada
perusahaan yang kesulitan memenuhi kewajiban tersebut. "Kami menyarankan perusahaan
terbuka dengan buruh melalui dialog dan membuka kondisi keuangan sehingga mungkin dapat
disepakati penundaan," kata Himawan.

Berkait hal ini, Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan, pihaknya telah menyampaikan
kepada semua asosiasi pengusaha untuk melaksanakan surat edaran Menaker tentang THR.
Namun, dampak pandemi Covid-19, ada sejumlah perusahaan yang belum normal produksinya
sehingga kondisi keuangan juga belum kuat. Untuk situasi seperti ini, lanjut Adik, perlu kebijakan
yang fleksibel.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Rudi Martono,
Kamis, mengatakan, kinerja ekonomi tahun ini lebih baik dibandingkan tahun 2020 sehingga
arus kas perusahaan terkelola dengan baik. Pada 2020, perusahaan yang mengajukan
penundaan pembayaran THR lebih kurang 20 persen dari sekitar 20.000 perusahaan di Jabar,
yang sudah dilunasi pada Desember 2020.
Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Purwakarta Heru Marsu-di
berharap perusahaan membayarkan THR tepat waktu dan tidak dicicil. Berdasarkan tahun
sebelumnya, ada beberapa perusahaan yang mencicil THR hingga dua tahap. Menurut dia,
pertumbuhan ekonomi tahun ini sudah lebih baik dari 2020. Harapannya, pembayaran bisa
dilakukan sesuai aturan pemerintah. (VI O/M EL/ETA/BRO/NIK/NCA)

66