Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 72
Judul BPJS Kesehatan Sinergikan Data JKN dengan Kemenaker
Nama Media Media Indonesia
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL Pg13
Jurnalis H-2
Tanggal 2021-04-16 04:11:00
Ukuran 120x73mmk
Warna Warna
AD Value Rp 36.480.000
News Value Rp 109.440.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ali Ghufron Mukti (Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan) Optimalisasi aplikasi WLKP saat ini diharapkan dapat memastikan seluruh badan
usaha dan pekerjanya terdaftar dalam program JKN-KIS
Ringkasan
Kepesertaan dan kepatuhan badan usaha (BU) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) akan digenjot dengan mengoptimalkan integrasi data dan aplikasi Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) dengan aplikasi Perluasan Kepesertaan Pekerja
Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU). Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengemukakan hal itu saat bertemu dengan Menteri
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, kemarin.
BPJS KESEHATAN SINERGIKAN DATA JKN DENGAN KEMENAKER
KEPESERTAAN dan kepatuhan badan usaha (BU) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) akan digenjot dengan mengoptimalkan integrasi data dan aplikasi Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) dengan aplikasi Perluasan Kepesertaan Pekerja
Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU).
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti
mengemukakan hal itu saat bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, kemarin.
Pasalnya, BPJS Kesehatan mencatat sepanjang 2020, terdapat 1.094 laporan ketidakpatuhan
badan usaha di tingkat daerah. “Optimalisasi aplikasi WLKP saat ini diharapkan dapat
memastikan seluruh badan usaha dan pekerjanya terdaftar dalam program JKN-KIS,” kata Ali.
71
