Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya Achmad Zaini sudah mempelajari SE
tersebut. Seluruh pekerja berhak mendapatkan THR. Baik pekerja yang memiliki masa kerja satu
bulan secara terus-menerus atau lebih. Selain itu, karyawan yang memiliki hubungan kerja
dengan pengusaha berdasar perjanjian kerja waktu tidak tertentu serta pekerja yang memiliki
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) juga berhak mendapatkan THR.

"Seluruhnya harus mendapatkan THR," paparnya. Untuk waktu pemberian THR, pemerintah
telah memberikan patokan. Yakni, satu pekan menjelang Lebaran. Maksimal H-1 Idul Fitri. Agar
dua poin itu berjalan, pemkot melakukan sejumlah langkah. Pertama, membentuk satgas.
Fungsinya memantau pembayaran THR. Sebelum batas waktu pemberian THR, satgas bergerak.

Langkah kedua adalah dengan mendirikan posko pengaduan. Lokasinya di Kantor Disnaker
Surabaya, Jalan Arif Rahman Hakim. Pekerja yang tidak mendapatkan THR bisa mengadu kepada
satgas. "Aplikasi WargaKu bisa digunakan untuk laporan THR," jelasnya.

Tahun lalu pemkot juga mendirikan posko pengaduan THR Ada 15 pengaduan yang diterima.
Pengusaha meminta penundaan pembayaran THR Akhir tahun seluruhnya tuntas,' jelasnya

Sementara itu, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Andhi Trias menuturkan, tidak
seluruh pengusaha mampu membayar THR. Pasalnya, kondisi ekonomi pengusaha tengah
limbung karena pandemi Covid-19. Dia berharap, pekerja bisa melihat kondisi perusahaan.
"Ketika nantinya tidak ketemu, kami lakukan dialog," jelasnya.

Pada bagian lain, Ketua Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Dendy Prayitno mengatakan, tahun ini tidak ada lagi toleransi. THR harus dibayar penuh Tidak
boleh dicicil seperti tahun lalu. "Kami akan kawal," paparnya. (aph/c6/jun)

76