Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

KEPATUHAN BELUM OPTIMAL

Bisnis, JAKARTA --- Tingkat kepatuhan pemberi kerja atau badan usaha untuk mengikutsertakan
pekerjanya dalam program kesehatan lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
dinilai belum optimal.

Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) BPJS Kesehatan mencatat sekitar 1.094
perusahaan tidak patuh dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Jika
dibiarkan, kondisi itu dapat memengaruhi kesejahteraan pekerja.

Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundihamo
mengatakan bahwa sepanjang 2020, terdapat 1.094 laporan ketidakpatuhan pemberi kerja atau
badan usaha kepada Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat daerah. Temuan itu ditindaklanjuti
dengan pemeriksaan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Menurutnya, bentuk ketidakpatuhan badan usaha tersebut antara lain dalam hal pendaftaran,
penerimaan piutang tahun berjalan, dan penerimaan piutang carry over. Dia menilai bahwa
ketidakpatuhan tersebut harus diatasi untuk keberlangsungan jaminan sosial.

"Ketidakpatuhan ini, selain berdampak terhadap kesejahteraan para pekerja juga berdampak
terhadap keberlangsungan program JKN," ujarnya, Kamis (15/4).

BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai upaya penegakan kepatuhan terhadap badan usaha,
bersama dengan pemangku kepentingan terkait. Menurut Mundihamo, pihaknya telah
melaksanakan upaya itu bersama Direktorat Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Jaminan
Sosial (PNKJ) Kementerian Ketenagakerjaan.

Kegiatan penegakan kepatuhan tersebut berupa pemanggilan dan pemeriksaan bersama kepada
badan usaha. BPJS Kesehatan di daerah pun telah bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan
di 34 Provinsi dan 480 Kabupaten/Kota sepanjang 2020.

Adapun, sampai 31 Maret 2021, jumlah badan usaha yang telah terdaftar dalam Program JKN
sebanyak 333.560 dengan jumlah pekerja 16.969.202 dan anggota keluarga sebanyak
21.082.026. Total peserta segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) pun tercatat
sebanyak 38.051.228 jiwa.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa pihaknya akan
mengoptimalkan integrasi data dan aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
dengan aplikasi Perluasan Kepesertaan PPU BU milik BPJS Kesehatan.

"Optimalisasi aplikasi WLKP saat ini diharapkan dapat memastikan seluruh badan usaha dan
pekerjanya terdaftar dalam Program JKN. Dengan kata lain pekerja akan terjamin akses layanan
kesehatannya," ujar Ghufron dalam pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,
Kamis (15/4).

Ghufron berharap dengan segera diimplementasikan sinergi aplikasi WLKP ini diharapkan dapat
menyisir data-data potensial ketenagakerjaan, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap
Program JKN-KIS.

Dalam kesempatan tersebut, Ida menjelaskan bahwa sinergi data dapat menyelesaikan berbagai
kendala kepesertaan program JKN, khususnya bagi segmen PPU BU. Menurutnya, perlu ada
penguatan dalam koordinasi, selain dengan Kemenaker, juga dengan BPJS Ketenagakerjaan.
"Konsekuensi dari sinergi data ini adalah perlu banyak duduk bersama, adanya pendalaman dan
yang terpenting pemahaman yang sama antar instansi. Karena dampak dari pertukaran data ini

79