Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

Judul KEPATUHAN BELUM OPTIMAL
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL Pg15
Jurnalis Wibi P. Pratama
Tanggal 2021-04-16 03:59:00
Ukuran 392x295mmk
Warna Warna
AD Value Rp 343.000.000

News Value Rp 1.029.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Mundihamo (Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS
Kesehatan) Ketidakpatuhan ini, selain berdampak terhadap kesejahteraan para pekerja juga
berdampak terhadap keberlangsungan program JKN

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Optimalisasi aplikasi WLKP saat ini diharapkan
dapat memastikan seluruh badan usaha dan pekerjanya terdaftar dalam Program JKN. Dengan
kata lain pekerja akan terjamin akses layanan kesehatannya

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Konsekuensi dari sinergi data ini adalah perlu
banyak duduk bersama, adanya pendalaman dan yang terpenting pemahaman yang sama antar
instansi. Karena dampak dari pertukaran data ini tentu banyak sekali, misalnya ada penurunan
atau peningkatan jumlah peserta. Diperlukan kecermatan pengolahan data dari masing-masing

negative - Ihsanuddin (Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) Dalam satu tahun rata-rata orang membelanjakan uangnya untuk
membeli asuransi Rpl,73 juta, kalau dibagi 12 bulan paling Rpl45.000, ini sedikit sekali

neutral - Ihsanuddin (Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) Densitas itu pun masih ditopang oleh asuransi sosial, BPJS, yang
sifat kepesertaannya wajib

neutral - Ihsanuddin (Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) Rata-rata dunia penetrasi itu sekitar 7,2%, artinya Indonesia
masih ketinggalan jauh sekali

Ringkasan

Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) BPJS Kesehatan mencatat sekitar 1.094
perusahaan tidak patuh dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Jika
dibiarkan, kondisi itu dapat memengaruhi kesejahteraan pekerja. Direktur Pengawasan,
Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundihamo mengatakan bahwa
sepanjang 2020, terdapat 1.094 laporan ketidakpatuhan pemberi kerja atau badan usaha kepada
Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat daerah.

78