Page 292 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 DESEMBER 2020
P. 292
Ringkasan
Menindaklanuti pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
pemerintah saat ini tengah menyusun aturan pelaksanaan berupa Rancangan Peraturan
Pemenntah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang merupakan turunan dari
UU Cipta Kerja. Dalam proses penyusunan ini. pemerintah berkeinginan untuk menyerap aspirasi
dari berbagai pemangku kepentingan dengan harapan RPP ini nantinya mampu mengakomodasi
seluruh aspirasi dan menampung seluruh masukan dan pelaku usaha dan masyarakat. Atas dasar
tujuan itu, pemerintah membentuk tim independen yang akan berkunjung ke beberapa kota
untuk menyerap masukan, tanggapan dan usulan dari masyarakat serta seluruh pemangku
kepentingan terkait RPP dan RPerpres UU Cipta Kerja.
PEMERINTAH TURUN KE DAERAH SOSIALISASIKAN UU CIPTA KERJA
Kegiatan Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja yang dilaksanakan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
MENINDAKLANJUTI pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, pemenntah saat ini tengah menyusun aturan pelaksanaan berupa Rancangan Peraturan
Pemenntah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang merupakan turunan dari
UU Cipta Kerja. Dalam proses penyusunan ini. pemerintah berkeinginan untuk menyerap aspirasi
dari berbagai pemangku kepentingan dengan harapan RPP ini nantinya mampu mengakomodasi
seluruh aspirasi dan menampung seluruh masukan dan pelaku usaha dan masyarakat.
Atas dasar tujuan itu, pemerintah membentuk tim independen yang akan berkunjung ke
beberapa kota untuk menyerap masukan, tanggapan dan usulan dari masyarakat serta seluruh
pemangku kepentingan terkait RPP dan RPerpres UU Cipta Kerja.
"Selain untuk menjelaskan pokok-pokok substansi yang telah diatur dalam UU Cipta Kerja,
kegiatan ini ditujukan untuk menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan dalam
penyiapan aturan turunannya dari UU Cipta Kerja yang dalam waktu 3 bulan sudah siap," ujar
Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian. Dr. Ir. Rizal Affandi Lukman, MA pada keynotespeechnya dalam kegiatan Serap
Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja di Hotel Grand Mercure Jalan Laksda Adisucipto
Yogyakarta, Rabu (2/12).
Rangkaian kegiatan serap aspirasi yang kali ini diadakan di Yogyakarta berusaha menampung
seluruh saran dan masukan dari stakeholders terkait mengenai sektor tata ruang, pertanahan,
PSN, PUPR, transportasi. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). perizinan berbasis risiko dan informasi
geospasial.
Rizal mengemukakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami konstraksi yang siginifikan.
Pada Kuartal 1 masih tumbuh postif sebesar 2,97%, namun pada Kuartal 2 turun menjadi -
5,32% karena adanya pembatasan aktivitas sosial ekonomi.
"Namun pada Kuartal 3 sudah mulai terjadi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kita menjadi
-3.49%. Diharapkan pada Kuartal 4 sudah mendekati atau sudah dapat tumbuh positif," ujarnya.
Gross National Income per kapita Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan
secara konsisten dan mencapai posisi sebagai negara upper middie income per 1 Juli 2020,
dimana tahun 2019 sebesar USS4.050 naik dari tahun 2018 sebesar USS3.840. Dalam kondisi ini
Indonesia menghadapi tantangan middie income trap (MIT). yaitu keadaan ketika perekonomian
suatu negara tidak dapat meningkat menjadi negara high income.
291
