Page 293 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 DESEMBER 2020

"Negara yang terjebak dalam middie income trap akan berdaya saing lemah, karena apabila
dibandingkan low income countries akan kalah bersaing dari sisi upah tenaga kerja mereka yang
lebih murah Sedangkan dengan high income countries akan kalah bersaing dalam teknologi dan
produktivitas," jelas Rizal.

Terobosan besar diperlukan dalam melakukan transformasi ekonomi serta mendorong reformasi
struktural di Indonesia. Disinilah UU Cipta kerja tercipta hadir, tidak hanya mendorong pemulihan
ekonomi dan transformasi ekonomi namun juga sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai
permasalahan yang ada serta tantangan bangsa kedepan.

UU Cipta kerja menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan melalui kemudahan berusaha.
Salah satunya terkait insentif untuk Kawasan Ekonomi (KEK, KPBPB dan kawasan Industri) serta
percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Manfaat lainnya yakni penyediaan
perumahan akan dipercepat dan diperbanyak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
yang dikelola oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

Terkait redistribusi tanah, akan dibentuk Bank Tanah untuk mempercepatan reforma agraria dan
redistribusi tanah kepada masyarakat. Sedangkan untuk perkebunan di kawasan hutan
(ketelanjuran), masyarakat diberikan izin (legalitas) untuk pemanfaatan atas ketelanjuran lahan
dalam kawasan hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan. "Luasnya cakupan UU
Cipta Kerja dimaksudkan untuk mengharmonisasikan berbagai sistem perizinan yang ada di
berbagai UU yang belum terintegrasi dan harmonis,"jelasnya.
Sebagian besar usaha mikro dan kecil (UMK) tidak memiliki legalitas dan perizinan, sehingga
menghambat untuk mendapatkan akses pembiayaan dan pasar yang lebih luas, juga tidak
terjangkau pembinaan oleh pemerintah atau kemitraan dengan badan usaha besar. Di sini UU
Cipta Kerja melakukan perubahan paradigma dan konsepsi perizinan berusaha dengan
penerapan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk Based Approach) dengan mengubah pendekatan
perizinan dari berbasis izin (license based) ke berbasi srisiko {risk based).
Selain forum Serap Aspirasi seperti ini, pemerintah juga membuka ruang untuk mendapatkan
masukan publik melalui portal UU Cipta Kerja (uu-ciptakerja.go.id). "Diharapkan acara ini
menjadi sarana yang efektif untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dalam
rangka penyempurnaan RPP dan RPepres, sehingga akan dapat menjaga, melindungi hak-hak
dan kepentingan masyarakat, pelaku usaha serta seluruh pemangku kepentingan."tutupnya. (*)

caption;

Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Dr. Ir. Rizal Affandi Lukman, MA saat memberikan pemaparannya.

Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM dalam
keterangan persnya kepada wartawan

292