Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 DESEMBER 2020

BP2MI INGATKAN CALON PMI PERKUAT DIRI DENGAN IKUTI DIKLAT

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan para calon pekerja migran
Indonesia (PMI) memperkuat diri dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, sekaligus
terhindar dari praktik ilegal.

"Agar terhindar dari hal-hal semacam ini harus memperkuat diri dengan pendidikan dan
pelatihan, atau jangan ilegal," ujar Kepala BP2MI Benny Ramdhani di sela menghadiri
pelaksanaan kegiatan "Edukasi Keuangan dan Literasi dan Perlindungan Diri bagi Calon PMI", di
Surabaya, Kamis.

Menurut Benny, jika praktik yang dilakukan ilegal, maka akan kerap terjadi kekerasan, eksploitasi
kerja karena gaji tak sesuai kontrak, jam kerja melebihi batas, bahkan pelecehan seksual.

Terlebih, kata dia, keberangkatan melalui praktik ilegal merupakan bisnis kotor dan seorang
pengusaha nakal bisa mendapatkan keuntungan Rp30-40 juta dari satu orang PMI.

"Ini yang harus dihindari. PMI harus profesional dan memiliki kualitas," ucapnya, di hadapan
ratusan calon PMI secara luring maupun daring.

Sementara itu, Benny Rhamdani juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah
menerapkan role model pelayanan dan pelindungan bagi PMI.

Apresiasi tersebut, lanjut dia, patut diberikan karena Pemprov Jatim yang memiliki perhatian
terhadap PMI dengan telah menyiapkan anggaran pelatihan untuk PMI sebesar Rp7,9 miliar.

"Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk daerah-daerah lain guna memberikan pelayanan
untuk PMI," katanya.

Ia menjelaskan, Jatim merupakan satu-satunya provinsi yang telah merespons Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2017, mulai dari penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penerapan data
tunggal ( single data ) PMI.
"Semua ini akan menjadi kontrol negara. Soal perbedaan data ini memang kelemahan negara,
tidak punya single data . Ke depan kami akan ada satu data untuk PMI," tutur Benny.

Ia mengatakan, BP2MI harus menjadikan prinsip bahwa memberikan keselamatan,
kemerdekaan, dan kesejahteraan adalah pelindungan dan hukum tertinggi bagi PMI.

"Kami ingin sinergi, kolaborasi dan bekerja bersama-sama, baik pusat maupun daerah. Ini akan
menjadi langkah yang konkret, bukan seremoni semata. Semua harus berikan pelayanan yang
terbaik untuk PMI," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
Himawan Estu Bagijo mengatakan kehadiran PMI ini tidak bisa dipisahkan lagi sehingga akan
terus mendukung penguatan pelayanan, pelindungan dan kesejahteraan PMI.

"Jawa Timur menempati peringkat dua dalam penempatan PMI dengan negara tujuan terbanyak
adalah Taiwan 31.988 orang, Hongkong 23.785, Malaysia 11.662 orang," katanya.

Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Mojokerto tersebut juga menjelaskan, jumlah PMI asal Jatim
Tahun 2019 sebanyak 68.740 orang, dengan jumlah tenaga kerja formal 25.886 orang dan
informal 42.854 orang.

83